Polisi Gerak Cepat Telusuri Keaslian Akun @hendralm Penyebar Isu Jual Beli Data e-KTP

By: On: Dibaca: dibaca 3.41Rbx
Polisi Gerak Cepat Telusuri Keaslian Akun @hendralm Penyebar Isu Jual Beli Data e-KTP

Terkait viralnya isu jual beli data e-KTP dan kartu keluarga (KK), yang membuat resah masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri perlu menelusuri kebenaran dari cuitan @hendralm karena polisi belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan praktik jual beli data pribadi.

“Selanjutnya, Polri akan menelusuri keaslian akun Twitter @hendralm, yang pertama kali mencuitkan isu itu.Namanya juga media sosial. Akun-akunnya lebih banyak fake account (akun palsu), kontennya belum tentu benar. (Langkah penyelidikan) Mengkonfirmasi itu akun fake atau real, setelah itu mendalami apakah benar dia korban jual beli data e-KTP dan KK,” ungkap Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30 Juli 2019).

Dedi menjabarkan, jika nantinya terbukti ada praktik jual beli data, maka pelakunya dapat dijerat pidana. Misalnya, masyarakat yang membocorkan atau menyebarluaskan data kependudukan, sesuai Undang-undang Nomor 24/ 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95a ancaman hukuman dua tahun, denda Rp 25 juta dan jika staf Dukcapil yang membocorkan akan dijerat dengan Pasal 95b, ancaman hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 75 juta.

“Namun, jika praktek tersebut tak terbukti maka akun yang mencuatkan isu ke publik dapat dianggap hoax.”Masyarakat yang dirugikan terhadap data illegal access itu kan belum ada laporan ke Bareskrim. Yang merasa dirugikan karena NIK-nya dicatut, dijualbelikan. Justru Dukcapil merasa dirugikan terhadap konten tersebut,” ucap Dedi.

Isu ini pertama kali dikemukakan Hendra Hendrawan (23) lewat akun Twitternya, @hendralm. Dia mengaku kaget bagaimana bisa data nomor induk kependudukan (NIK) di e-KTP juga data KK warga bebas diperjualbelikan di medsos.

Hendra menceritakan, awalnya ada seorang rekan yang ditipu anggota yang bergabung dalam sebuah grup Facebook. Dia pun iseng-iseng bergabung ke grup tersebut.

Hendra mengaku resah akan adanya kasus ini. Menurutnya, sejak mencuitkan persoalan ini di Twitter, dia telah dikeluarkan atau diblokir dari grup di Facebook tersebut. Grup itu, menurutnya, juga sudah berganti nama.

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!