PKS: Amandemen UUD 1945 Seperti Membuka Kotak Pandora

By: On: Dibaca: dibaca 30.53Rbx
PKS: Amandemen UUD 1945 Seperti Membuka Kotak Pandora

Menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945 harus melalui diskusi yang matang. Ide GBHN mesti dimasukkan dalam kerangka membangun Indonesia yang berkelanjutan. Ide ini akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera khawatir GBHN menjadi pintu masuk elite partai politik untuk kembali membuat pemilihan presiden melalui MPR, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Melihat itu, Mardani menilai semua kemungkinan bisa terjadi.

“Dihidupkannya kembali GBHN perlu ada diskusi yang transparan. Pasalnya, saat ini sudah ada UU Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur arah pembangunan lima tahun ke depan.Karena itu baik diskursus ini dibuat terbuka untuk publik,” tegas anggota komisi II DPR RI itu.

Wacana menghidupkan GBHN kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.

PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!