by

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  Minta Pemerintah Jelaskan Kebijakan New Normal

Pemerintah diminta menjelaskan secara terperinci kebijakan mengenai kenormalan baru atau New Normal.  Pasalnya, pernyataan pemerintah tentang kenormalan baru yang disampaikan akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan dalam masyarakat. Haedar mengatakan, pemerintah harus secara objektif dan transparan menyampaikan kebijakan berkenaan dengan kenormalan baru, termasuk dasar, maksud, dan tujuan kebijakan.

“Jangan sampai hal ini membuat kebingungan dalam masyarakat. Perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal (kenormalan baru). Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir di Jakarta, Kamis (28 Mei 2020).

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan konsekuensi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta jaminan suatu daerah dikategorikan masuk zona aman Covid-19. Organisasi kemasyarakatan keagamaan sejak awal konsisten melaksanakan ibadah di rumah demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Ketika pemerintah mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan buka dan melarang kegiatan berjamaah di masjid dan tempat ibadah lain, ketegangan bisa terjadi antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” tegasnya.

 

 

Comment

Feed Berita