by

Perppu 2 Tahun 2020 Disetujui Komisi II DPR Jadi Undang Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak 9 Desember 2020 disetujui menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil usai semua fraksi menyampaikan pandangan dalam rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna Laoly.

Ketua  Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menuturkan, semua fraksi menghendaki Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 dijadikan UU.

“Usai disetujui, draf RUU tentang Pilkada serentak 2020 akan dibawa dalam rapat paripurna DPR. Dengan demikian, tahapan pilkada bisa berlanjut,” ungkapnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik keputusan ini. Ia menyatakan pemerintah menerima beberapa masukan dari semua fraksi agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan baik.

“Saya kira hari ini sangat penting karena saat ini Komisi II telah sampaikan pendapat akhir fraksi dengan masukan yang konstruktif. Kemudian kami sudah baca dan dengar masukan yang perlu di-follow up nanti, termasuk tugas dan fungsi pemerintah,” lanjutnya.

Tito pun berharap keputusan Komisi II ini segera dibawa dalam rapat paripurna untuk segara disahkan. Dengan demikian, perppu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

“Dan setelah mendengar pandangan seluruhnya, kami lihat seluruh fraksi secara bulat dukung perppu menjadi UU diangkat dengan level lebih tinggi. Kami sampaikan penghargaan dan penghormatan, kiranya akan dapat diteruskan di tingkat II dalam pengambilan keputusan rapat paripurna,” bebernya.

Di akhir rapat, pimpinan Komisi II bersama Tito Karnavian dan Yasonna Laoly menandatangani draf RUU terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah disepakati bersama.

 

 

Comment

Feed Berita