Permasalahan PGOT Tak Kunjung Rampung

By: On: Dibaca: dibaca 91.32Rbx
Permasalahan PGOT Tak Kunjung Rampung

Penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Purbalingga tak akan pernah bisa selesai. Tidak adanya tempat rehabilitasi dan mental PGOT tersebut disebut-sebut sebagai penyebabnya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purbalingga, Sugiyono, Jumat (8/5) mengatakan, Purbalingga membutuhkan tempat rehabilitasi sosial. Pasalnya, tanpa itu, penanganan PGOT hanya bersifat sementara.

“Mereka yang terjaring penertiban, selama ini sebagian besar hanya didata dan dikembalikan ke daerah asal. Namun mereka seringnya kembali lagi. Dan mereka yang terjaring adalah wajah-wajah lama yang sering berkeliaran di sini,” katanya kepada Lintas24.com di sela-sela penertiban PGOT.

Selama ini, pihaknya berupaya untuk mengirimkan mereka ke Balai Rehabilitasi Sosial (Barehsos) di Purworejo, namun hal itu dinilai masih kurang memungkinkan. Selain karena alasan penuh, juga tidak ada kemauan dari PGOT itu sendiri.

Ia menambahkan bagi gelandangan yang tidak memiliki identitas jelas atau gelandangan rencanannya akan dikirimkan ke YPI Nurul Ichsan Al Islami yang notabene sebenarnya adalah panti rehabilitasi pencandu narkoba. Di situ hanya akan ditampung sementara. Ketika Barehsos membuka penerimaan, mereka akan dibawa ke Barehsos tersebut.

Sementara itu, penertiban PGOT yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemarin, berhasil menjaring 17 orang PGOT. Mereka disisir dari wilayah perkotaan, pertokoan dan daerah rawan lainnya. Mereka didominasi oleh penderita psikotik (sakit mental) terlantar dan sebagian kecil pengemis.

Usai penjaringan mereka dibawa ke Kantor Dinsosnakertrans guna dilakukan pendataan, pembinaan dan perlakuan. Dinas sempat kewalahan menangani mereka, psikotik kerap kali mencoba kabur ketika tengah dalam pembinaan. Selama di Kantor Dinsosnakertrans penderita psikotik dibersihkan dan diberi pakaian yang layak.

“Mereka umumnnya tidak bisa merawat diri, sehingga perlu dibersihkan agar tidak mudah terserang penyakit,” katanya.

Berdasarkan data yang didapat, mereka mayoritas tetap berasal dari Purbalingga sendiri. Mereka diantaranya berasal dari Desa Pengadegan, Langkap, Curgecang, Bancar, Karangnangka, Bojanegara, Babakan, Cipaku, Purbalingga Wetan, dan Kandang Gampang. Sedangkan yang dari luar daerah yakni dari Tanggerang dan Sumbang (Banyumas). Serta tiga diantaranya gelandangan dan tidak bisa dimintai keterangan identitas.

Terbatasnya kuota penampungan Barehsos kerap menjadi kendala mengapa PGOT di Purbalingga terus ada. Namun demikian penertiban perlu dilakukan, sebab PGOT mengurangi keelokan kota, selain itu juga meresahkan masyarakat.

Cari Solusi yang Lain

Penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Purbalingga diibaratkan mengurai benang kusut. Sebab permasalahan ini sangat komplek dan dibutuhkan perhatian dari banyak pihak.

Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Bambang Irawan mengatakan, banyak permasalahan yang harus diselesaikan satu persatu untuk menanganani PGOT, namun belum kelar satu permasalahan, permasalahan lain kembali muncul.

“Diakui, Pemkab memiliki keterbatasan anggaran dan tidak memiliki tempat rehabilitasi sosial. Ini memang jadi salah satu kendala. Namun demikian, untuk pembinaan terhadap mereka bisa dicarikan solusi,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Pemkab tetap harus melakukan pembinaan, terutama untuk PGOT yang tidak memiliki sakit psikotik, karena itu jadi hak mereka. Ketidakadaan tempat bisa diakali dengan penggunaan tempat lain. Misalnya, PGOT diberi pendidikan keterampilan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini dinilai kurang maksimal dalam pemanfaatannya.

“Dengan demikian, diharapkan begitu keluar dari BLK, mereka memiliki kemampuan untuk bisa mandiri, membuka lapangan kerja sendiri dan meninggalkan dunia jalanan,” katanya.

Namun demikian, jika ternyata mental PGOT tersebut sudah tidak bisa diubah lagi, pemerintah bisa membuat efek jera bagi mereka. Pemkab bisa membuat perda tentang PGOT. Dan mereka yang terjaring penertiban merupakan muka-muka lama, bisa dijerat dengan tindak pidana ringan (tipiring).

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!