Penyerahan KUA PPAS Tahun 2018 Ditunda

By: On: Dibaca: dibaca 192.71Rbx
Penyerahan KUA PPAS Tahun 2018 Ditunda

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) terkait Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 oleh Bupati  Tasdi yang sedianya dilaksanakan Kamis (12/10) ditunda. Penundaan dilakukan karena ada pembahasan anggaran yang belum selesai.

Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Purbalingga Wahyu Permadi, Jumat (13/10) membenarkan hal tersebut.  Diungkapkan di awal Oktober Badan Musyawarah (Bamus) DPRD telah menjadwalkan agenda tersebut. Namun karena ada pembahasan yang belum rampung, maka agenda penyerahan KUA PPAS terpaksa ditunda. ‘Penundaan tersebut menyebabkan sejumlah agenda lain juga mengalami penundaan. Pasalnya sesuai jadwal Bamus, agenda setelah penyerahan KUA PPAS adalah rapat kerja masing-masing komisi untuk membahas KUA PPAS tersebut,” ungkapnya.

Kendati demikian menurutnya Bamus sudah melakukan rapat dan melakukan penjadwalan ulang. Rencananya agenda penyerahan KUA PPAS tahun 2018 akan dilaksanakan pada Senin (23/10). Agenda tersebut dilaksanakan setelah anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja luar daerah ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan depan. “Jadwal revisi sudah ditetapkan Bamus,’ ujarnya.
Ketua DPRD Purbalingga Tongat mengatakan penundaan penyerahan KUA PPAS tahun 2018 dikarenakan dewan masih mencermati konsep dan fokus penganggaran di RAPBD tahun 2018. Pihaknya mencoba mempelajari secara lebih detail, sehingga alokasi anggaran bisa sesuai.

“Sesuai revisi jadwal, tanggal 23 Oktober akan diserahkan. Semoga tidak ada kendala lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Tasdi menyampaikan terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2018, pihaknya  akan terus menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada  tahun 2017 ini telah dinaikan Rp 29 miliar dari Rp218 miliar menjadi Rp 247 miliar. Pada 2018 mendatang kembali digenjot untuk bisa naik Rp 33 miliar.

“Kita harus gerakan. Nanti kita cek lembaga-lembaga yang ada di pos pendapatan. Termasuk regulasi dan tata kelolanya harus diperbaiki jangan sampai dijumpai kebocoran-kebocoran,” jelasnya.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!