by

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Menyerukan KPU Tunda Pilkada Serentak

-Politik, Update-dibaca 4.55Rb kali | Dibagikan 13 Kali

Penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 diserukan secara resmi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam surat edaran di tanda tangani Ketua Umum KH Said Aqil Siroj serta Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini meminta Komisi Pemilihan Umum, pemerintah, serta DPR menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

Kekhawatiran soal potensi penularan Covid-19 melalui pilkada muncul saat proses pendaftaran Pilkada 2020 yang berakhir 6 September lalu. Sebanyak 243 bakal calon kedapatan melanggar protokol kesehatan dan menimbulkan kerumumunan.

Sejumlah alasan dijadikan dasar penolakan tersebut. Di antaranya, mobilisasi massa sukar dihindarkan dalam tahapan pilkada. Fase pendaftaran lalu dinilai telah membuktikan hal tersebut. Selain itu, telah muncul juga klaster-klaster penularan terkait pilkada sejauh ini.

“Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” tertulis dalam surat tersebut.

PBNU kemudian meminta pihak berwenanang untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman nasional. Selain itu, PBNU juga menyinggung Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Cirebon soal perlunya proses pilkada ditinjau ulang mengingat kemudharatan yang diimbulkan.

Selepas itu, diketahui juga sebanyak 63 orang bakal calon positif Covid-19. Selain itu muncul klaster-klaster penyelenggara pemilu yang menyebabkan sedikitnya 96  penyelenggara pilkada adhoc tertular Covid-19.

 

 

Comment

Berita Lainnya