by

Pengamat Ekonomi Islam Yusuf Wibisono: Boikot dari Konsumen Muslim Indonesia Kepada Unilever Atas Dasar Kriteria Moral

-Politik, Update-dibaca 1.69Rb kali | Dibagikan 13 Kali

Boikot produk Unilever merupakan satu bentuk etika dan moral dalam konsumsi. Gerakan itu merupakan bentuk protes moral dari konsumen kepada produsen yang legal dan dibenarkan. Boikot telah menjadi instrumen penting untuk menyuarakan aspirasi kon su men di pasar global dan untuk meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap kepentingan ekonomi, politik, dan sosial.

“Jika ada protes dan boikot dari sebagian konsumen Muslim Indonesia kepada Unilever atas dasar kriteria moral, yaitu menolak tindakan Unilever yang mendukung Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan¬†queer (LGBTQ+), itu adalah sah dan terbenarkan,” ungkap Pengamat Ekonomi Islam Yusuf Wibisono

Governance and Corporate Affairs Director Unilever Indonesia, Sancoyo Antarikso mengatakan, Unilever beroperasi di lebih dari 180 negara dengan budaya yang berbeda.

“Secara global dan di Indonesia, Unilever percaya pada keberagaman dan lingkungan yang inklusif,” katanya dalam keterangan pers

Sancoyo mengatakan, Unilever telah beroperasi selama 86 tahun di Indonesia. Unilever selalu menghormati ataupun memahami budaya, norma, dan nilai setempat.

“Oleh karena itu, kami akan selalu bertindak dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan budaya, norma, dan nilai yang berlaku di Indonesia,” kata dia.

Untuk diketahui, aksi protes ini berawal ketika Unilever satu perusahaan yang berbasis di Amsterdam, Belanda, resmi menyatakan diri berkomitmen mendukung gerakan LG BTQ+ pada 19 Juni lalu. Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi.

Unilever juga membuka ke sempatan bisnis bagi LGBTQ+ sebagai bagian dari koalisi global. Selain itu, Unilever meminta Stonewall, lembaga amal untuk LGBT, untuk mengaudit kebijakan dan tolok ukur bagaimana Unilever melanjutkan aksi ini.

“Kami berkomitmen untuk membuat rekan LGBTQ+ bangga karena kami bersama mereka. Karena itu, kami mengambil aksi dengan menandatangani Declaration of Amsterdam untuk memastikan setiap orang memiliki akses secara inklusif ke tempat kerja.”

 

 

 

Comment

Berita Lainnya