by

Pemkab Purbalingga Telah Setujui APBD Perubahan 2020

-Politik, Update-dibaca 11.33Rb kali | Dibagikan 15 Kali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Purbalingga menggelar secara virtual Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bambang Irawan mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan signifikan atas pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.889.271.367.000 dengan belanja daerah Rp 2.010.965.128.000. kondisi itu memastikan terjadinya defisit Rp 121.693.761.000, tetapi dapat ditutup dengan penerimaan pembiyaan Rp 129.993.761.000 yang sudah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 8.300.000.000.

“Karena pandemi Covid-19, sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang potensial PAD harus berhenti beroperasi selama beberapa bulan seperti misalnya Owabong, Golaga dan yang lainnya” tuturnya, kepada siber lintas24.com, Jumat (21 Agustus 2020).

Ia juga mengungkapkan, perlu strategi dan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD agar bersama-sama membuat regulasi yang mampu mengatur peningkatan PAD. Dukungan rasionalisasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap beroperasi harus diperhatikan, agar tercipta tingkat daya beli dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

“Pemerintah Daerah (Pemda)  juga hendaknya dapat mencermati sektor-sektor yang berhasil bertahan dan menunjukkan trend positif selama masa pandemi Covid-19. Sehingga nantinya sektor-sektor tersebut dapat didorong dan dikembangkan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa di masa persiapan menuju tatanan normal yang baru, Pemda tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam mempromosikan, dan membuka kembali industri pariwisata di Kabupaten Purbalingga.

“Meskipun terdapat rasionalisasi anggaran di APBD, Pemda hendaknya dapat mendorong Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk tetap memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal sesuai kebutuhan dan skala prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” Tambahnya.

Bambang juga mengatakan, Pemda hendaknya dapat menambah anggaran untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di masyarakat. Walaupun di masa pandemi Covid-19, Pemda tidak boleh kecolongan dari kemungkinan yang terjadi, seperti wabah Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Pemda perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pencegahan dan penanganan bencana kekeringan dan bencana alam lainnya. Kemudian, melakukan perencanaan pembangunan hendaknya dapat terkonsep dengan baik sehingga tujuan awal dari pembangunan tersebut dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” Pungkasnya.

Bupati Pubalingga, Dyah Hayuning Pratiwi yang hadir pada saat itu mengungkapkan, bahwa Pemkab akan melaksanakan saran-saran dari DPRD Kabupaten Purbalingga guna mengoptimalkan PAD dan efisiensi belanja untuk kepentingan pembangunan Purbalingga yang lebih baik.

Editor: Rizky Riawan Nursatria. (Mg)

Comment

Berita Lainnya