by

Pelanggaran Netralitas ASN Purbalingga dalam Pilkada Tertinggi di Indonesia

-Politik, Update-dibaca 6.60Rb kali | Dibagikan 34 Kali

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menempati peringkat ketiga secara nasional

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menjelaskan, mengutip data Komisi ASN per 12 November 2020, pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada tergambar pada peta yang dikeluarkan Komisi ASN. Dirinci, Kabupaten Purbalingga 56 ASN, Kabupaten Sukoharjo (13), Kota Semarang (7), Kabupaten Klaten (4), Kabupaten Purworejo (2), Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah  masing-masing 1 ASN

“Jawa Tengah berada di zona merah terkait pelanggaran netralitas ASN. Bahkan Kabupaten Purbalingga menempatkan posisi tertinggi secara nasional,” ungkapnya usai penandatanganan kerjasama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait Maksimalkan Pengawasan Dalam Pilkada, Kamis (19 November 2020).

Ia menyatakan, berdasarkan data dari Komisi ASN tersebut dinyatakan sebanyak 56 ASN telah melakukan penyimpangan terkait netralitas. Sementara peringkat kedua dan ketiga perihal netralitas tersebut ditempati Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bima. Secara keseluruhan, kategori pelanggaran yang dilakukan adalah mengenai kampanye/ sosialisasi di media sosial (24,3%) serta pelaksanaan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (14,6 %).

“Saya optimis, adanya perjanjian kerja sama antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah kedua lembaga mampu bersinergi untuk mencegah terjadinya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah yang sedang berlangsung 21 kab/kota,” tutur Farida.

Ia menekankan. bahwa penyelenggaran Pemilu yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah harapan bagi setiap warga negara. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik Bawaslu, Komisi ASN dan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Saya mengibaratkan penyelenggaraan Pilkada sebagai sumber mata air. Kalau dari hulu sudah terjaga dengan baik, maka ketika sampai dihilir tentu saja menghasilkan air yang jernih, air yang berkualitas. Oleh karenanya, pengawasan menjadi sangat penting untuk dilakukan,” kata Farida

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Liememberikan arahan pentingnya sinergitas antar lembaga untuk mencegah potensi maladminstrasi dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya di Jawa Tengah.

“Kami melihat terdapat kesamaan visi antara Ombudsman dengan Bawaslu. Sehingga, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada semakin komprehensif,” ungkap Alvin Lie.

Dalam acara penandatanganan tersebut, turut hadir Komisioner Bawaslu di 21 Kabupaten/Kota serta para Inspektur Se-Jawa Tengah.

Terdapat 6 prioritas yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersebut, yakni: pencegahan dan pengawasan sesuai kewenangan lembaga para pihak; pola hubungan dalam penanganan laporan masyarakat; mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat; pola hubungan dan mekanisme dalam meneruskan rekomendasi dan pemberian sanksi; tukar menukar informasi penanganan laporan masyarakat yang disepakati pihak; dan memfasilitasi komitmen bersama sesuai dengan tahapan, program dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Comment

Berita Lainnya