Pelaksanaan UMK Jangan Dibarengi PHK

By: On: Dibaca: 101,240x
Pelaksanaan UMK Jangan Dibarengi PHK

Kepala Dinsosnakertrans Cilacap Kosasih

CILACAP – Upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2016 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan sudah disosialisasikan ke tiga wilayah, yakni Cilacap barat, Cilacap timur, dan Cilacap kota.

“Perlu diketahui bahwa UMK Cilacap ini masih terbagi tiga wilayah. Besarannya, untuk kota Rp 1.608.000, timur Rp 1.490.000, dan barat Rp 1.483.000. Sosialisasi dilaksanakan kepada serikat-serikat pekerja dan perwakilan-perwakilan perusahaan,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cilacap Kosasih, Kamis (11/2).

Pelaksanaan UMK ini tentu ada kendala, seperti penangguhan, perusahaan tidak mematuhi, bahkan ada yang membandel.

Kosasih tidak menampik hal itu. Terhadap keputusan Gubernur tersebut, jika ada perusahaan yang tidak patuh dengan alasan tidak mampu membayar, maka tindakan Dinsosnakertrans adalah perusahaan yang bersangkutan bisa melakukan penangguhan pembayaran yang ditujukan kepada Gubernur melalui dinas setempat.

“Penangguhan dilayangkan 10 hari sebelum UMK diberlakukan,” tandas Kosasih.

Dia menjelaskan, UMK tahun ini diberlakukan 1 Januari 2016, maka pengajuan penangguhan oleh perusahaan yang bersangkutan dilakukan tanggal 20 Desember 2015.

Menurutnya, di Cilacap ada yang melakukan itu, yaitu perusahaan bernama Sun Tjang dari Sidareja yang merupakan cabang perusahaan yang ada di Purbalingga.

Fakta bahwa Purbalingga dengan Cilacap terpaut jauh, karena UMK di Purbalingga Rp 1,3 juta, sedangkan di Cilacap Rp 1,48 juta.

“Pengajuan mereka sedang dalam proses, mungkin akan disetujui oleh Gubernur. Yang lain belum ada karena waktunya sudah tidak ada,” ucapnya.

Ditanya jika setelah waktu tenggat masih ada yang melanggar, Kosasih mengatakan bahwa tindakan dinas adalah melakukan pengawasan oleh Ubinsaker dengan melakukan monev atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan UMK, dengan melakukan kunjungan ke LKS Tripartit dan ke beberapa perusahaan dengan melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan UMK.

Kosasih juga mengakui ada satu-dua perusahaan yang belum melaksanakan UMK dan masih dalam proses negosiasi antara serikat pekerja dengan perusahaan.

Alhamdulillah belum sampai ke dinas dan masih di dwipartit,” ujarnya.

Pihaknya tak menutup kemungkinan nantinya ada perusahaan yang membandel dan tidak melaksanakan UMK.

“Langkah kita adalah melihat dengan menugaskan pengawas. Pengawas akan memeriksa, dan jika dijumpai ada yang tidak melaksanakan UMK dan perusahaan itu sebenarnya mampu membayar tapi tidak membayar sesuai UMK, maka perusahaan tersebut kita beri nota karena itu merupakan norma kerja. Nota tersebut isinya supaya perusahaan yang bersangkutan harus membayar upah sesuai UMK, khususnya pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari satu tahun,” beber dia.

Namun, kalau membandel, dinas nantinya akan mengeluarkan ada nota kedua, ketiga.

“Jika tetap membandel, maka bisa ada proses hukum yaitu pelanggaran norma kerja bagi perusahaan dimaksud,” tegasnya.

Dan, pihaknya berharap agar UMK bisa dilaksanakan oleh seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Cilacap.

Kalaupun toh mungkin terpaksa memang sulit, ya di-rembug secara dwipartit yaitu pihak pengusaha dengan pekerja.

“Yang penting tidak ada PHK. Utamanya itu, tidak ada PHK,” pintanya berulang-ulang, seraya menambahkan jika ancamannya tetap PHK, lebih baik di-rembug.

Menurut Kosasih, ada perusahaan-perusahaan yang terlalu berat harus membayar karyawan, ya mending rasionalisasi karyawan. Dan kalau terjadi seperti itu, kondisi perekonomian akan semakin sulit di Cilacap. Mereka yang diberhentikan akan goyang, di PHK akan tidak punya penghasilan sehingga berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga itu.

“Sepanjang itu masih bisa di-rembug, silakan aja nggak masalah. Itu jalan yang terbaik,” pungkas Kosasih. (estanto)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!