by

Paslon Nomer Satu Penuhi Panggilan Bawaslu Purbalingga. Oji-Jeni: Kartu-Kartu Ini Merupakan Terobosan Cerdas dari Tim Kampanyenya

-Politik, Update-dibaca 3.30Rb kali | Dibagikan 16 Kali

Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati Purbalingga (Cawabup) nomer urut satu, Muhammad Sulhan Fauzi (Oji) dan Zaini Makarim (Jeni) mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampnye yang dilaporkan pasangan nomor urut dua Cabup Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) dan Cawabup Sudono (Dono) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga.

Baca Juga: Catat, 25 November 2020 Mendatang. Paslon Bupati Purbalingga Oji-Jeni Siap Berdebat dengan Tiwi-Dono

“Kami diundang secara resmi oleh Bawaslu untuk menyampaikan klarifikasi atas laporan dari pasangan calon nomer urut dua. Terkait dengan kartu-kartu kami sebagai bahan kampanye,” ungkap Oji usai klarifikasi di kantor Bawaslu, Jalan Mayjend Panjaitan Purbalingga, Kamis (19 November 2020)

Baca Juga: Oji-Jeni, Dua Putra Bungsu Tokoh Nahdlatul Ulama Siap Berlaga di Pilkada Purbalingga 2020

Baca Juga: Oji-Jeni Paslon Nomor Urut Satu di Pilkada Purbalingga 2020  Akan Selalu Laksanakan Protokol Kesehatan di Tahapan Kampanye

Ia menjelaskan,  kartu-kartu ini digunakan untuk kampanye dan merupakan terobosan cerdas dari tim kampanyenya. Pasalnya, ketika pandemi Covid-19, ada pembatasan ruang dan jumlah orang dalam suatu pertemuan, maka kehadiran kartu itu dinilai lebih efektif. Sebab di dalam kartu itu sudah ada foto Paslon, serta visi dan misi.

Baca Juga: Cabup Purbalingga Oji Gandeng Pengusaha Tekstil dan Garmen Buka Lapangan Kerja di Purbalingga

“Kartu itu, ada enam kartu. Iya, penggunaan dibagikan ke masyarakat, tujuannya jelas bukan suatu pembodohan. Melainkan suatu terobosan cara kampanye disaat adanya pembatasan.  Kami anggap ini adalah kartu nama, kedua ini adalah bentuk kreatifitas kami Paslon 01, dalam membantu negara, pemerintah karena kita masih ada covid 19. Kan tidak boleh berkerumun, jadi ini perwakilan kami menyampaikan program kerja kami, diwakili dalam kartu ini,” kata Oji.

Baca Juga: Oji-Jeni dan Tiwi-Dono Paslon di Pilkada Purbalingga Saling Lapor Dugaan Pelanggaran Kampanye

Baca Juga: Bawaslu Purbalingga Dinilai Tak Transparan. Terkait Laporan Pelanggaran Pilkada

Ia menegaskan, kartu tersebut merupakan terobosan cerdas. Mengatasi keterbatasan karena covid, selain dengan virtual box namun tetap bisa komunikasi dengan masyarakat. Sebab, dalam kartu tersebut terdapat foto paslon, visi dan misi serta program kerja.

Baca Juga: Pengurus dan Kader PDIP Purbalingga Minta Klarifikasi Bawaslu Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada

“Justru seharusnya masyarakat menilai ini adalah terobosan-terobosan dari tim Paslon 01, agar apa yang menjadi pesan dan niat baik dari kami bisa diterima dengan baik oleh mereka,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Hukum Cabup dan Cawabup Purbalingga Tiwi-Dono. Laporkan Dugaan Pelanggaran Kartu Kampenya Paslon Satu ke Bawaslu

Baca Juga:  Diduga Kampanye di Masjid, Cabup Oji Dilaporkan Tim Hukum Tiwi-Dono ke Bawaslu Purbalingga

Jeni menambahkan, pihaknya datang rangka dimintai klarifikasi, terkait pelaporan dugaan pelanggaran kampanye.

“Kurang lebih sepuluhan pertanyaan. Sepuluh lebih, terkait kartu,” kata Jeni

Baca Juga: KPU Kabupaten Purbalingga Umumkan Kekayaan Paslon. Paling Banyak Cabup Tiwi Rp. 7 Miliar. Paling Sedikit Cawabup Dono Rp.1 Miliar

Anggota Bawaslu, Joko Prabowo menyampaikan ada sekitar 18 pertanyaan yang diajukan kepada Oji-Jeni. Setelah melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor. Bawaslu juga berencana akan meminta keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga.

“Ada sekitar 18 pertanyaan, setelah pelapor, dan terlapor nanti juga akan meminta klarifikasi dari KPU,” kata Joko.

Sebelumnya kuasa hukum pasangan Tiwi-Dono melaporkan pelanggaran paslon lawan ke Bawaslu Purbalingga. Endang menjelaskan  ketika paslon  menyebarkan bahan kampanye berupa kartu mirip ATM, disana ada visi misi dan program pasangan calon ada gambarnya calon, no urut kemudian ada partai pengusungnya pihaknya  menganggap telah melanggar PKPU pasal 76.

“Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk menindak sesuai dengan mekanisme, menangani ini dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memberikan teguran tertulis,” pintanya.

 

Comment

Berita Lainnya