by

Partisipasi Masyarakat Purbalingga di Pilkada Diprediksi Tak Capai 77,5 Persen

-Politik, Update-dibaca 12.65Rb kali | Dibagikan 63 Kali

Partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 di Kabupaten Purbalingga diprediksi tidak mencapai target angka 77,5 persen. Ada kisaran 25% pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, berada di perantauan. Jika mereka tidak pulang untuk  melakukan pemungutan suara, berarti angka DPT menjadi hanya 75%.

Baca Juga: KPU Kabupaten Purbalingga Minta Tambahan Anggaran Pilkada Rp 22 Miliar

Baca Juga: Bawaslu Purbalingga Perlu Anggaran Rp14 Miliar Untuk Pilkada 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan mengatakan, pihaknya akan membuat dokumen yang dapat bercerita alasan ketidakhadiran pemilih. Mulai dari alasan perantauan, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi sudah meninggal, ada kepentingan mendadak dan sebagainya.

Baca Juga: Bawaslu Siap Jalankan Fungsi Pengawasan di Pilkada Serentak

Baca Juga: Bawaslu Purbalingga Temukan 1430 Data Pemilih Potensi Bermasalah

“Cara penghitungan pemilih tidak berdasarkan DPT, tapi lebih baik jika didasarkan pada C6 yang terdistribusi. Karena C6 yang terdistribusi sampai kepada pemilih,” katanya dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi  Mantap Praja Braling 2020 di pendapa Dipokusumo, Selasa (11 Agustus 2020)

Baca Juga: Tiwi-Dono Terima Rekomendasi Dari Megawati Untuk Maju di Pilkada Purbalingga

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Prawiti dalam sambutannya, mendorong untuk menaikan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Satu keberhasilan ajang pesta demokrasi dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Oji-Jeni Resmi Terima Rekomendasi DPP PKB Untuk Pilkada Purbalingga

Baca Juga: Koalisi Baru Terbentuk, Fidloh Threeyati Calon Bupati dan Adi Yuwono Calon Wakil Bupati di Pilkada Purbalingga 2020

“Untuk mendorong meningkatnya angka partisipasi masyarakat, perlu adanya sosialisasi pilkada tidak hanya dibebankan kepada KPU. Namun harus dilakukan semua pihak, mulai dari pemerintah di tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa, Polri, TNI maupun anggota legislatif,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, dalam Pilkada 2015 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga hanya 60%. Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 angka partisipasi masyarakat meningkat menjadi 68,8%. Pada pelaksanaan Pilpres 2019 tingkat partisipasi masyarakat Purbalingga berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh KPU Pusat yakni sebesar 78%.

“Diharapkan angka partisipasi masyarakat yang tinggi saat Pilpres 2019 dapat diulang pada pilkada 9 Desember 2020 nanti. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini justru membuat angka partisipasi masyarakat dari Pilkada 2015 kemarin, malah justru menurun drastis. Kita harus antisipasi bersama-sama.”ungkap Tiwi.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, Imam Nurhakim lebih menekankan pada tingkat kerawanan Pilkada 2020.

“Terdapat empat konteks yang menjadi perhatian bawaslu. Pertama konteks sosial, konteks politik, infrastruktur dan konteks anggaran,”katanya.

Kegiatan rakor dihadiri Forkompinda, penyelenggara pemilu, para kapolsek, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Comment

Berita Lainnya