by

Ormas Rekomendasikan Penghentian Segera Pembangunan Tempat Hiburan

-Update, Wisata-dibaca 151.41Rb kali | Dibagikan 18 Kali

CILACAP Menyikapi maraknya tempat hiburan, seperti karaoke, caf, dan diskotek di Cilacap, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) DPD II Cilacap mengadakan Forum Diskusi Tokoh Terbatas dengan mengusung tema Peduli Generasi, Hentikan Pembangunan Tempat Maksiat di Cilacap, Minggu (13/9) di Rumah Makan Brekecek Patak Jahan, Jalan Slamet No 5 Cilacap.

Acara tersebut dihadiri tokoh muslimah dari berbagai ormas, di antaranya perwakilan Wanita Islam, Aisyiyah, dan Al Hidayah. Juga dari praktisi kesehatan, pendidikan, dan kalangan pengusaha di Cilacap.

Hadir pula istri Wakil Bupati Cilacap Ny Nurhayati Edi Susanto, yang banyak memberikan pandangan dan fakta terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

Forum ini berhasil merekomendasikan empat poin yang ke depan akan disampaikan kepada DPRD Cilacap sebagai bentuk muhasabah masyarakat melalui lembaga legislatif.

Keempat poin rekomendasi tersebut antara lain, pertama, menyeru pihak terkait unuk menghentikan pembangunan dan pemberian izin tempat-tempat hiburan yang berpeluang membuka pintu kemaksiatan, kedua, meminta pemerintah lebih serius dalam menangani maraknya kemaksiatan di Cilacap seperti seks bebas, prostitusi, narkoba, miras, dan lain-lain, ketiga, menutup seluruh tempat maksiat di Cilacap dengan mempertimbangkan kembali sumber pendapatan daerah tidak hanya diraih dari pajak tempat hiburan, dan keempat, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan generasi berkualitas dengan mempertimbangkan poin di atas.

Forum ini ada karena makin maraknya pembangunan tempat-tempat hiburan yang berpotensi pada makin maraknya kemaksiatan di tengah masyarakat.

Bahkan, pembangunan tempat maksiat ini pun terkesan tidak ada pengaturan dan ketegasan dari pemerintah dan dinas terkait. Efeknya, berdirilah tempat maksiat bersebelahan dengan masjid dan sekolah, sehingga dikhawatirkan akan membawa dampak jangka panjang terhadap kerusakan keluarga dan generasi.

Paradigma kebebasan dan kapitalis memang kental dengan maraknya pembangunan tempat maksiat di Cilacap. Hal itu diduga karena lemahnya aturan dalam Perda yang ada, yang seolah tidak memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menindak lebih tegas terhadap permasalahan seperti ini. Akhirnya, muncullah saling lempar tanggung jawab siapa yang berwenang dalam legalisasi kemaksiatan ini.

Rekomendasi dalam acara ini cukup mewakili langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh para tokoh muslimah hingga aparat Negara, sehingga masalah penyakit masyarakat akan sedikit terselesaikan.

Meski sebenarnya penutupan tempat maksiat ini sejatinya bukan solusi fundamental terhadap maraknya kemaksiatan yang lain.

Untuk itu, forum meminta pihak terkait memfungsikan kembali peran tokoh dan ormas sebagai representasi umat menjadi sebuah benang merah dari acara ini, hingga akhirnya komitmen berjuang hanya untuk kemaslahatan umat dan hidup dengan syariat Allah menjadi simpul akhir dari diskusi tersebut. (estanto)

Comment

Berita Lainnya