Muskerwil Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng Hasilkan Empat Keputusan

By: On: Dibaca: 16,962x
Muskerwil Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng Hasilkan Empat Keputusan

Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng 2018, di  SMK Ma’arif NU Bobotsari, Purbalingga menghasilkan empat hal pembahasan yaitu mahar politik, jihad, dakwah di televisi maupun media sosial dan hak tanah adat.

Hal tersebut diungkapkan, Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Sodakoh kepada para jurnalis usai menutup Muskerwil Sabtu malam (21/4/2018) , di sela-sela penyelenggaraan.

“Dalam Muskerwil itu, dibahas  waqi’iyyah (isu kekinian). Dan setelah bersidang, para kiai dari 36 PCNU,”ungkap KH Ubaidullah Sodakoh

Ia menegaskan, mahar politik itu haram. Mahar politik, dalam arti upeti berupa uang atau properti yang diberikan seseorang kepada partai tertentu agar partai tersebut memberikan rekomendasi sebagai calon bupati, gubernur atau presiden, akan membunuh sistem demokrasi.

Jumhur ulama sudah menetapkan mahar politik itu haram. Mahar politik, dalam arti upeti berupa uang atau properti yang diberikan seseorang kepada partai tertentu agar partai tersebut memberikan rekomendasi sebagai calon bupati, gubernur atau presiden, akan membunuh sistem demokrasi.

“Dengan mahar politik itu, yang bisa menjadi calon kepala daerah atau presiden hanya orang yang memiliki uang berlimpah atau yang mendapat dukungan dari penyandang dana besar meskipun kualitas individunya belum tentu memadai. Sehingga menutup kemungkinan dan peluang orang-orang yang baik, yang berpotensi menjadi pemimpin tapi tidak memiliki kapital,” ujarnya.

Kemudian, perihal jihad, Gus Ubaid menegaskan, gerakan itu harus berdasarkan komando dan seizin imam atau pemimpin dalam hal ini presiden. Tidak dibenarkan seseorang tiba-tiba berangkat untuk berjihad ke Afghanistan, Suriah, Palestina atau negara lain, tanpa komando imam atau pemimpin tersebut.

“Karena jihad yang tidak terkontrol suda terbukti menimbulkan fitnah. Yakni gejolak dunia internasional mempengaruhi stabilitas nasional karena tidak adanya ketaatan warga kepada pemimpinnya,” tuturnya.

Jihad bisa dilakukan bila ada pihak yang memusuhi. Misalnya, negara lain hendak merampas wilayah atau sebuah pulau. Jihad juga dilakukan untuk membela kehormatan. Sekalipun misalnya tentara negara yang menyerang itu juga muslim.

Selanjutnya mengenai masalah dakwah lewat media sosial atau televisi, bahwa  dai harus menguasai tiga kriteria. Yakni menguasai materi apa yang akan didakwahkan, memiliki kriteria akhlak yang baik,  dan mengetahui situasi yang ada.

Kalau yang berdakwah tidak memiliki tiga kriteria tersebut, bisa saja yang mengikuti media sosial itu saling berbantah-bantahan dan akhirnya menimbulkan permusuhan sesama muslim. Pasalnya, dalam media sosial yang umum, yang mengikuti memiliki banyak orang dengan berbagai macam karakter

“Dakwahnya boleh, tidak dilarang karena mengajak kepada kebaikan. Tapi yang berdakwah harus menguasai tiga persyaratan itu. Sekarang banyak yang copi paste tanpa sumber yang absah. Kalau mengutip hadis harus disampaikan hadis sahihnya. Contoh lain, ada seorang selebritis baru tobat sudah jadi dai,” katanya.

Terkait permasalahan tanah adat, Gus Ubaid mengatakan, tidak bisa dibahas secara tuntas karena para peserta musyawarah sudah lelah dan waktunya sudah tidak mencukupi.

Muskerwil NU diselenggarakan sejak Kamis (19/4) dan berakhir Minggu (22/4/2018). Tema yang diusung dalam Muskerwil ini, “Meneguhkan Kemandirian NU Jawa Tengah menyongsong seabad NU”. Kegiatan ini difasilitasi oleh PCNU Kabupaten Purbalingga yang merupakan tuan rumah agenda lima tahunan ini.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!