by

Lima Prioritas Pembangunan di Purbalingga Jadi Target KUA PPAS Tahun 2021

-Politik, Update-dibaca 7.03Rb kali | Dibagikan 37 Kali

Lima prioritas pembangunan menjadi target Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021. Lima prioritas pembangunan tersebut akan bisa terlaksana dengan baik apabila pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan. Oleh karena itu pihaknya berupaya agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan serendah mungkin.

“Sehingga tahun 2021 kita sudah bisa fokus pada upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan aktifitas sosial dan fasilitasi  pengembangan ekonomi masyarakat,” kata Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga dengan agenda penandatanganan KUA PPAS Tahun 2021, Senin (19 Oktober 2020).

Ia mengungkapkan, lima prioritas kebijakan itu adalah pengembangan sumber daya lokal untuk pemulihan dan pengembangan ekonomi. Yang kedua adalah  pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan ketiga adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan fokus pada pembangunan kesehatan, melalui upaya promotive dan preventive terkait Covid

“Prioritas yang keempat adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi serta yang kelima adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang fokus pada  pengembangan e-government untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) dalam laporannya menyampaikan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga hendaknya lebih aktif lagi dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada dan menggali sumber pendapatan yang baru, dan juga melakukan optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Dimasa pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya ini, Pemerintah Daerah hendaknya dapat lebih memfokuskan pada program kegiatan yang langsung menyentuh kepada penanganan dampak yang diakibatkannya, baik selama pandemi berlangsung maupun pasca pandemi. Termasuk program kegiatan yang mendukung ekonomi kerakyatan juga untuk tetap diperhatikan,” tegasnya.

Comment

Berita Lainnya