by

Lika-liku Pendidikan di Masa Pandemi; Catatan Seorang Redaktur Magang

-Opini, Update-dibaca 13.58Rb kali | Dibagikan 93 Kali

Menjadi mahasiswa magang dan mendapat kesempatan untuk terjun di dunia jurnalistik sebagai seorang redaktur di media siber lintas24.com, adalah suatu pengalaman berharga sekaligus berat untuk dijalani.

Kebijakan jurusan yang saya rasa tidak masuk akal untuk membarengi mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan Magang dalam satu semester, betul-betul menyulitkan mahasiswa.

Belum lagi sosialisasi yang diadakan pihak jurusan kepada mahasiswa menjadi akar dari permasalahan yang ada, yaitu sulitnya mencari tempat magang di masa pandemi. Waktu yang mepet dan persiapan yang tidak matang adalah gambaran sistem yang kurang siap dalam menghadapi situasi saat ini. Begitulah, kira-kira cerita dan lika-liku pendidikan yang terasa kurang tepat implementasinya.

Bicara soal pendidikan di Indonesia, perlu catatan yang amat panjang dan melelahkan untuk mengulas dan mengkritisi sistem yang ada, bahkan disaat situasi pandemi saat ini. Pekerjaan mengajar yang distigmakan selalu melekat pada sosok seorang “Guru” di sekolah, perlahan mulai bergeser dan orang tua di rumah mulai menyadari bahwa tugas tersebut bukan hanya diemban oleh tenaga pendidik di sekolah saja, tetapi oleh keluarga di rumah masing-masing juga.

Dalam sebuah buku berjudul Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi karya Djoko Soekiman (41: 2011),  dikatakan bahwa peran orang tua, terutama ibu sangat diperlukan sebagai pendidik anak-anak. Terlebih, melihat situasi hari ini dengan sistem belajar di rumah seharusnya membuat para orang tua lebih aware terhadap hal tersebut.

Cara berpikir masyarakat adalah hasil dari pendidikan yang ia peroleh dan pengalaman yang ia dapat di lingkungan sekitarnya. Meskipun sekolah bukanlah satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan, sekolah dan pendidikan tetap dua hal yang agak sulit dipisahkan.

Akan semakin panjang dan lebar apabila menjabarkan pendidikan di Indonesia dan polemiknya, sehingga pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada  kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia di masa pandemi.

Pekerjaan rumah mengenai pembelajaran jarak jauh, dana BOS, hingga kebijakan untuk Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa menjadi episode baru yang harus diatur skemanya oleh Kemendikbud.

Sebagai contoh, pembelajaran jarak jauh di tingkat SD, SMP, SMA hingga Universitas yang telah diberlakukan beberapa bulan belakangan. Melihat kekurangan dari sistem yang diterapkan memang mudah dilakukan, tetapi mari kita mulai dahulu dengan keunggulan sistem yang diterapkan dan realita yang terjadi di lapangan.

Sistem belajar jarak jauh adalah salah satu faktor untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di setiap daerah. Dengan mengurangi intensitas kegiatan yang melibatkan banyak manusia, secara tidak langsung fasilitas yang ada di sekolah hanya diperuntukan untuk tenaga pendidik saja dan tidak dibuka secara umum karena protokol kesehatan yang berlaku.

Meski demikian, permasalahan  itu tetap timbul pada siswa-siswi, mahasiswa,  juga para Guru dan Dosen yang mengajar dari rumah. Beberapa kendala dihadapi oleh mereka yang kesulitan dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti kurangnya akses untuk mendapat internet, orang tua yang semuanya bekerja dan tidak di rumah untuk membimbing anak-anaknya, hingga keefektifan materi yang disampaikan kepada siswa.

Persoalan tidak berhenti di siswa-siswa dan mahasiswa, para Guru dan Dosen yang tidak siap menghadapi perubahan teknologi dan kondisi menjadi masalah baru yang dihadapi dunia pendidikan saat ini.

Diawali dengan akses internet, tidak semua masyarakat memiliki privilage untuk  mengakses internet secara mudah, cepat, dan murah. Bagi keluarga menengah ke atas, hal itu tidak menjadi kendala berarti, akan tetapi bagi menengah ke bawah hal ini menjadi masalah baru bagi mereka.

Berpikir untuk makan sehari-hari pun sulit, apalagi ditambah beban untuk membeli kebutuhan baru, yaitu kuota. Contoh kasusnya adalah sebuah berita belakangan ini yang membuat kita miris dan harus gigit jari melihatnya.

Kasus mengenai seorang ayah yang ditangkap polisi akibat mencuri gawai untuk kebutuhan anaknya belajar jarak jauh adalah potret menyedihkan yang terjadi pada bangsa kita. Berita yang bertebaran di jagat sosial media itu betul-betul tamparan keras bagi para pemangku jabatan di sektor pendidikan.

Dana BOS yang digelontorkan sesuai revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2020 untuk menangani masalah fasilitas belajar seakan tidak berdampak siginfikan kepada siswa-siswi yang harus belajar di rumah dan kekurangan secara finansial. Pasalnya, tidak semua orang tua mampu memiliki fasilitas tersebut, dan juga membimbing anak-anaknya belajar di rumah dikarenakan tuntutan pekerjaan.

Adanya sosialisasi terhadap orang tua murid perlu diadakan untuk keberlangsungan sistem belajar di rumah. Pendataan terhadap orang tua siswa yang tidak mampu secara ekonomi, adanya semacam juknis kepada orang tua untuk membimbing siswa di rumah, dan yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan dan fasilitas tenaga pendidik, terutama guru-guru honorer.

Kemudian, sistem belajar dan materi yang disampaikan Guru kepada Murid perlu diperhatikan. Adanya inovasi sistem belajar seperti visual bergerak yang menarik, lalu mengurangi penjelasan materi yang membosankan dari Guru kepada murid juga harus dibenar-benar dilakukan.

Tidak sedikit siswa-siswi yang pada akhirnya lebih memilih bermain game dan tidur setelah mengisi presensi karena materi yang disampaikan terasa membosankan. Di sinilah peran orang tua membimbing anak-anaknya di rumah sangat diperlukan. Sosialisasi yang harus dilakukan kepada orang tua terhadap sistem belajar daring patut menjadi sorotan utama apabila keadaan pandemi tidak kunjung berakhir.

Orang tua di rumah pun harus membekali diri dengan literasi dan hal-hal terbaru mengenai pendidikan dan masa pandemi. Merevisi hal-hal yang kurang dan menanggulanginya secara bersamaan adalah pekerjaan berat bagi sektor pendidikan kita saat ini.

Kerja sama pemerintah dan provider-provider yang ada harus dibuka seluas-luasnya demi menunjang sistem belajar daring. Harus diakui, pembelajaran secara daring adalah pilihan tepat ketimbang harus membuka akses pendidikan di sekolah atau instansi pendidikan.

Belum terjaminnya protokol kesehatan dan ancaman tertular Covid-19 adalah fakta yang tidak bisa dikesampingkan. Jika memang wilayah tersebut sudah memasuki Zona Hijau, kemungkinan untuk membuka banyak akses dan fasilitas publik akan semakin besar. Sementara, bila wilayah tersebut masih berstatus Zona Kuning perlu dipikirkan dua kali sebelum membuka akses publik, apalagi yang masih berstatus Zona Merah.

Meskipun pada akhirnya sekolah-sekolah akan dibuka karena tidak efektifnya sistem belajar di rumah, contoh sistem shifting yang akan diberlakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) daerah Purbalingga patut dicoba. Protokol dan hal-hal lainnya yang telah diatur berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Purbalingga, nomor 440/14694/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi Covid-19 harus diterapkan dengar benar dan penuh kehati-hatian.

Hal yang menjadi pertimbangan saat ini adalah status zona kuning yang masih melekat di daerah Purbalingga. Beberapa berita yang belakangan muncul dan dikupas tim redaksi serta jurnalis lapangan lintas24.com menunjukkan adanya sebuah progres dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, masih ada pertanyaan yang belum terjawab di dalam otak saya, yakni “Siswa SD dan SMP telah diperbolehkan untuk kembali bersekolah.

Mengapa siswa SMA tidak? Bukankah lebih mudah mengatur anak-anak yang sudah cukup usianya?”. Pemikiran-pemikiran seperti ini juga akan muncul di dalam lingkaran masyarakat yang masih resah dengan angka penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung turun secara signifikan ke Zona Hijau.

Bagaimana agar kecurigaan tidak tumbuh dalam pemikiran masyarakat adalah tugas pemerintah untuk senantiasa transparan dengan program yang dilaksanakan. Keterbukaan adalah sifat yang penting dalam segala situasi.

Harapan selalu ada dan timbul dalam setiap individu di masa pandemi. Sektor penting dalam tatanan sosial kita tidak boleh lumpuh dan harus tetap berjalan. Gebrakan dari pemerintah sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama pada sektor pendidikan yang penting keberlangsungannya.

Mengutip perkataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Setiyadi saat diwawancarai tim lintas24.com, bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak mendapat pendidikan, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Kita semua tidak boleh mengalah dengan keadaan dan terus beradaptasi untuk mewujudkan masa depan negeri yang lebih baik.

Dengan ini lintas24.com dan Tabloid Elemen akan berkomitmen untuk terus mengawal dan memberikan berita-berita terbaru seputar pendidikan, dan hal-hal lain yang berpengaruh pada generasi yang akan datang.

Purbalingga, 13 Agustus 2020.

Rizky Riawan Nursatria,

Redaktur Magang Media Siber lintas24.com.

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Sastra Indonesia Angkatan 2017, Ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia 2020.

 

Referensi:

Dindikbud Kabupaten Purbalingga Merestui Belajar Tapka di Sekolah dilaksanakan. Ini Syarat yang Harus Dipenuhi, dipublikasikan lintas24.com, 11 Agustus 2020.https://lintas24.com/dindikbud-kabupaten-purbalingga-merestui-belajar-tapka-di-sekolah-dilaksanakan-ini-syarat-yang-harus-dipenuhi.html diakses pukul 19.30, pada tanggal 13 Agustus 2020.

 

Siswa SD dan SMP di Purbalingga Sudah Boleh Belajar Tapka di Sekolah. Dindikbud Minta

Tetap Waspada Covid-19, dipublikasikan lintas24.com, 11 Agustus 2020. https://lintas24.com/siswa-sd-dan-smp-di-purbalingga-sudah-boleh-belajar-tapka-di-sekolah-dindikbud-minta-tetap-waspada-covid-19.html diakses pukul 20.00, pada tanggal 13 Agustus 2020.

Soekiman, Djoko. 2011. Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi. Jakarta: Komunitas Bambu.

Comment

Berita Lainnya