by

Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Minta Pembukaan Masa Belajar Siswa Baru Dalam Skala Terbatas

Pemerintah dapat membuka masa belajar siswa di tahun pelajaran 2020-2021 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yakni 13 Juli 2020. Jika tidak dimungkinkan adanya perubahan masa mulainya pembelajaran. Namun, harus dilakukan dengan tetap menerapkan Protokol Covid-19 secara ketat dan pengawasan secara simultan.

Rekomendasi ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif PBNU), H Zainal Arifin Junaidi dan Sekretaris Harianto Oghie.

Pembukaan masa belajar siswa baru tersebut hendaknya dilaksanakan dalam skala terbatas, yaitu hanya di daerah yang dinilai zona hijau (zona normal) secara normal dan zona biru (zona moderat) dengan sistem belajar siswa secara bergantian. Sementara itu, untuk daerah yang dinilai berada dalam zona hitam (zona kritis), zona merah (zona berat), dan zona kuning (zona cukup berat), sistem belajar harus tetap menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) hendaknya melakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mewujudkan rencana tersebut,” tutur Zainal Arifin Junaidi.

Hal itu dilakukan agar terdapat kebijakan dan langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sinkron. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitas dan dukungan penuh kepada manajemen sekolah dan madrasah, baik satuan pendidikan negeri dan swasta yang memiliki rencana pembelajaran daring sebagai pemenuhan tanggungjawab negara khususnya kepada masyarakat di daerah pedesaan dan pedalaman.

“Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah insentif secara finansial bagi guru-guru yang terdampak Covid-19 terutama pada guru (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan dengan kondisi operasional sekolah dan madrasah yang mengandalkan dana partisipasi dari orang tua yang juga terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Terakhir, LP Ma’arif meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung penuh manajemen sekolah dan madrasah, baik satuan pendidikan negeri dan swasta untuk pelaksanaan protokol kesehatan bagi sekolah dan madrasah yang memulai pembelajaran tatap muka sesuai keputusan pemerintah.

“Rekomendasi tersebut didasarkan atas evaluasi terhadap Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih belum efektif. Pasalnya, sistem belajar yang menjadi solusi berlangsungnya pendidikan di masa jaga jarak fisik dinilai belum ditunjang dengan kesiapan satuan pendidikan dan negara,” tuturnya.

 

 

Comment

Feed Berita