Kyai Nahdlatul Ulama Tegaskan Mahar Politik Haram

By: On: Dibaca: dibaca 257.51Rbx
Kyai Nahdlatul Ulama Tegaskan Mahar Politik Haram

Para Kyai Nahdlatul Ulama menyoroti pemberian upeti berupa uang atau properti, yang diberikan seseorang kepada partai tertentu agar partai tersebut memberikan rekomendasi. Baik ketika mencalonkan diri menjadi bupati, gubernur atau presiden.

“Mahar politik tidak boleh. Hipotesanya haram. Para kyai menyatakan seperti itu, ditinjau dai alquran dan hadis itu haram, karena bisa membunuh sistem demokrasi.  Apalagi jika dia sampai menyingkirkan calon lain yang lebih memiliki kapasitas dan kapabilitas,” kata Ketua PWNU Jateng Drs H Abu Hapsin Phd kepada para jurnalis usai penutupan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng 2018, di  SMK Ma’arif NU Bobotsari, Purbalingga, Sabtu malam (21/4/2018).

Karena lanjut Drs H Abu Hapsin Phd, jika mahar politik tetap ada, bukan tidak mungkin, para pemimpin, baik Bupati, Gubernur, maupun Presiden, hanya orang yang memiliki kekayaan. Sedangkan kapasitanya, tidak mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin.

“Kondisi tersebut menjadi hal yang mengancam keamanan,”ungkapnya.

NU Jateng juga menyoroti soal pemahaman jihad. Menurutnya jihad tidak boleh dilakukan asal asalan. Jihad harus dilihat konteksnya dan juga harus berada dalam komando imam.  “Stabilitas internasional dan dalam negeri akhir ini bergejolak karena adanya perbedaan pemaknaan jihad. Ini rawan terjadinya chaos. Oleh karena itu jihad harus atas izin imam. Kalau di Indonesia ya harus seizin presiden,” katanya

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!