by

KPU Purbalingga Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Pilkada Purbalingga. Paslon Boleh Cetak Sendiri, Maksimal 200 Persen

-Politik, Update-dibaca 7.02Rb kali | Dibagikan 34 Kali

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Purbalingga, 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK).

“Kami siapkan sebanyak 843 APK, rerdiri dari Baliho 5 buah, umbul-umbul 360 buah dan spanduk 478 buah. Baliho terbagi untuk 5 buah di wilayah Kabupaten, umbul-umbul 20 buah wilayah kecamatan dan spanduk 2 buah di wilayah desa/kelurahan. Untuk tahapan pembagian mulai 26 September- 5 Desember,” ungkap Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat Sumber Daya Manusia dan Kampanye, Andri Supriyanto kepada siber media lintas24.com, Selasa (6 Oktober 2020)

Ia menambahkan, para Pasangan Calon (Paslon)  dapat memperbanyak sendiri. Hanya saja, jumlahnya dibatasi, maksimal 200 persen dari APK yang difasilitasi KPU Purbalingga. Jika melebihi batasan, maka Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan jajaran Panwascam bisa menindaknya.

“Maksimal 200 persen dari APK yang difasilitasi KPU Purbalingga. APK tidak boleh dipasang di zona larangan seperti masjid, sekolah, gedung pemerintah dan lainnya. Semua ada regulasinya. Kami optimis tim di paslon sudah memahaminya,” tambahnya.

Komisioner KPU Purbalingga Bidang Divisi Hukum dan Pengawasan, Mey Nurlela menambahkan, KPU Purbalingga sudah membekali kemampuan mengantisipasi salah dalam urusan pelanggaran selama tahapan Pilbup. Dengan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

“Persoalan yang biasanya muncul yaitu kode etik, pelanggaran administrasi, dan masalah lain, yang tanpa pemahaman, akan menjadi masalah besar. Kami sudah berupaya untuk mengantisipasi atau menghindari masalah hukum di kemudian hari. Salah satunya memberi pemahaman cukup terhadap PPK untuk menangani masalah-masalah yang berpotensi melanggar hukum,” jelasnya.

Ia mengatakan,  biasanya pelanggaran banyak dilakukan saat masa kampanye dan perhitungan suara. Kemudian lebih teknis pelanggaran di pemasangan APK. Misalnya dipasang di masjid dan lingkungannya sekolah dan lokasi larangan lainnya.

Jika ada pelanggaran, misalnya pemasangan APK, penertiban pertama melalui laporan resmi Bawaslu kepada KPU Purbalingga. Jika tetap membandel, maka Sat Pol PP Purbalingga bisa menindaknya. Ketika masa kampanye usai, maka kewajiban pencopotan APK dilakukan oleh Timses masing- masing Paslon,” ungkapnya.

 

 

Comment

Berita Lainnya