by

KPU Kabupaten Purbalingga Minta Tambahan Anggaran Pilkada Rp 22 Miliar

-Politik, Update-dibaca 6.98Rb kali | Dibagikan 33 Kali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga mengusulkan dana tambahan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebanyak Rp 22 Miliar dialokasikan secara bertahap. Tambahan dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

“Secara rinci tambahan  anggaran tersebut digunakan diantaranya Rp 3 Miliar untuk penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)  dan Rp 19 miliar dialokasikan untuk penyedian Alat Pelindung Diri (APD),” tutur Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Eko Setyawan kepada cyber media lintas24.com, Senin ( 6 Juli 2020)

Ia menjelaskan, dari pusat sudah diturunkan anggaran Rp 5,6 Miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk menunjang  pemuktahiran data pemilih yang akan dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2020 yaitu pembelian APD, hand sanitizer,  masker, rapid test, dan thermo gun. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), pemenuhan kebutuhan hingga hari pemungutan suara, anggaran dari pusat akan dialokasikan tiga tahap.  Pihaknya masih menunggu pengalokasian anggaran berikutnya.

“Sejauh ini penurunan anggaran dari pusat dilakukan secara bertahap.  Tidak sekaligus dipenuhi. Pengalokasian tahap berikutnya, KPU akan menghitung kembali kebutuhan yang diperlukan. Hal ini agar terjadi hitungan yang riil,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat KPU mengajukan Rp 22 Miliar penghitungannya pemilih yang terdaftar akan disediakan masker. Ternyata satu TPS ketentuannya dua box.

“Nanti akan dihitung kembali kebutuhan yang riil untuk pencairan tahap berikutnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, selain anggaran dari pusat, KPU juga mendapat dana hibah tambahan dari APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 1 Miliar. Informasi yang didapat total dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersumber dari APBD  untuk kebutuhan Pilkada serentak sebesar Rp 31 Miliar.

“Nanti kami akan lakukan adendum (perjanjian) dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penambahan tersebut masih berproses. Kebutuhan untuk tahapan Pilkada sebelum covid 19 sebesar Rp 30 Miliar yang dialokasikan dari APBD. Dana yang telah dicairkan sekitar Rp 12 Miliar.

“Dana Rp 12 Miliar sudah ditranferkan ke rekening KPU pada tahap pertama sebelum pandemi corona. Tahap kedua kami sedang menunggu,” katanya.

Ia menuturkan, kebutuhan anggaran Pilkada tersebut membengkak setelah pandemi corona. Kebutuhan anggaran tersebut ditalangi dari dua pos anggaran yaitu daerah dan pusat.

“Dana dari pusat sudah dialokasikan tahap pertama sebesar Rp 5,6 miliar untuk kegiatan pemuktahiran data selama dua bulan. Tahap berikutnya berdasarkan hitungan riil,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nur Hakim mengatakan, tidak meminta tambahan anggaran ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelaksana Pilkada.  Pihaknya hanya melakukan restrukturisasi anggaran.

“Kebutuhan anggaran untuk pilkada sebanyak Rp 9,7 miliar dari daerah.  Tapi untuk kebutuhan APD kami,  informasinya dipenuhi oleh Bawaslu RI melalui APBN,” tutur dia.

Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga, Subeno mengatakan, anggaran yang dialokasikan KPU untuk pelaksanaan pilkada sesuai Naskah Perjajian Hibah (NPHB)  sebesar Rp 30,3 Miliar. Namun karena Pandemi Corona, KPU Purbalingga mengusulkan tambahan Rp 22 Miliar dan hanya disanggupi Rp 1 miliar.

“Angka finalnya akan dibahas besok Senin (6/7). Untuk tambahan lain diharapkan dialokasikan dari APBN.  Informasinya APBN hanya mengalokasikan Rp 5,7 miliar.  Apakah ada tambahan lain saya tidak tahu,” kata dia.

Ia merinci, dana  hibah untuk tahapan Pilkada telah direalisasikan sebanyak 40 persen. Kekuranganya akan dialokasikan pada (9 Juli 2020).

“Kalau sepakat diangka Rp 1 miliar berarti tambahan sekitar Rp 1,3 miliar,” katanya

Ia menuturkan, Bawaslu Kabupaten Purbalingga tidak mengusulkan tambahan.  Anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk Bawaslu sebesar Rp 9,7 miliar.

“Tambahan untuk Bawaslu dari APBN,” katanya.

 

 

Comment

Berita Lainnya