by

Komisi VIII DPR dan Kemenag  Sepakat Pemotongan Dana BOS untuk Madrasah Ditiadakan

-Pendidikan, Update-dibaca 4.67Rb kali | Dibagikan 12 Kali

Pemotongan terhadap dana Biaya Operasional Sekolah ( BOS) untuk siswa madrasah telah disepakati untuk tidak ada oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta Kementerian Agama (Kemenag), sebagai hasil rapat kerja keduanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, mengatakan kesimpulan tersebut sudah dibicarakan dengan matang dan disepakati secara bersama.

“Kami tadi sudah menyimpulkan tidak boleh ada pemotongan dana BOS bagi siswa, dan tadi menteri agama sudah menyepakati Rp 100 ribu per siswa itu akan dikembalikan bagi siswa yang terdampak covid-19,”ungkapnya kepada siber lintas24.com, Rabu (09 September 2020).

Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan bahwa Kemenag melakukan penghematan anggaran dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren. Besaran penghematannya sebesar Rp 100 per siswa. Penghematan dana bos terpaksa dilakukan karena sudah tidak ada lagi yang bisa dihemat dari kontruksi anggaran program pendidikan Islam Kementerian Agama.

“Anggaran penghematan tidak ada ketentuan yang mengatur alokasi yang akan dihemat, termasuk ada perbedaan antara dirjen pendidikan Islam dengan Kemdendikbud terhadap yang akan dihemat, karena diserahkan sepenuhnya pada kementerian lembaga,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, merespon hal tersebut dan menyatakan keberatan dengan adanya pemotongan dana BOS untuk para siswa madrasah dan pondok pesantren.

“Apa yang direkomendasikan oleh kami (Komisi VIII) pada awal-awal pandemi Covid-19, kita tegas supaya tidak ada (pemotongan) apapun terkait dana bos, bahkan dialihkan untuk Covid-19, kita keberatan pak, tapi Menag ada penghematan ini bagaimana?,” ungkapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah Kemenag untuk meniadakan pemotongan dana BOS siswa madrasah dan pondok pesantren. Hal ini diharapkan agar ada pengembalian dana BOS tersebut secara transparan.

“Saya berharap kementerian agama memastikan pada seluruh jajarannya di tingkat apapun bahwa anggaran dari negara untuk membantu pesantren, madrasah, maupun juga lembaga kajian agama lain tidak ada pemotongan itu,” ucapnya.

 

 

Comment

Berita Lainnya