Komisi III DPRD Purbalingga Minta Pemkab Cepat Selesaikan Kasus SDN 1 Karangbawang

By: On: Dibaca: 8,534x
Komisi III DPRD Purbalingga Minta Pemkab Cepat Selesaikan Kasus SDN 1 Karangbawang

Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Endra Yulianto meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga sebagai leading sector bisa cepat mengatasi terbengkalainya bantuan fisik untuk SDN 1 Karangbawang, Kecamatan Rembang.

“Jika di APBDP 2019 nanti masih ada pos anggaran tersisa, kami meminta agar perbaikan atau pembuatan ruang kelas baru segera direalisasikan. Apalagi, sektor pendidikan merupakan prioritas pembangunan, disamping bidang kesehatan dan infrastruktur. Menurutnya, bantuan tidak harus menunggu tahun anggaran 2020,” katanya, Kamis (28 Maret 2019).

 Menurutnya, sarana dan prasarana pendidikan yang layak merupakan syarat tercapainya kualitas pendidikan yang bagus. Sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

 Sebagian berisi, Negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal itu berarti, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar dan memprioritaskan pendidikan sebagai medium untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya pemenuhan sarana dan prasarana.

 Terkait, dalam 11 tahun terakhir SDN 1 Karangbawang hanya mendapatkan satu kali bantuan fisik dari dana aspirasi, Endra menilai hal tersebut merupakan pembelajaran bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

 “Kejadian serupa bisa dicegah jika instansi pendidikan meminta public hearing dengan DPRD, tentu dengan surat resmi, dan kami akan perjuangkan jadi prioritas penggunaan anggaran,” ujarnya.

 Anggota KomisI III DPRD Purbalingga, Siti Mutmainah melihat kejadian serupa bisa juga terjadi pada instansi atau lembaga swasta. Mereka tidak tahu kemana harus mengadu.

 Jika terjadi di daerah konstituennya, Siti mengatakan akan memperjuangkan melalui pokok pikiran anggota dewan. Tidak layaknya bangunan sekolah merupakan permasalahan yang ditemui di daerah.

 Proses pengawalan usulan dari konstituen merupakan kewajiban dari anggota dewan masing-masing daerah pemilihan. Sehingga, dalam perencanaan program/ kegiatan pada instansi terkait benar-benar timbul dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

 “Dengan terjunnya anggota dewan di masyarakat, bisa mengawal pemerataan pembangunan. Serta, arah tujuan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

 Sementara itu, Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono berharap perbaikan SDN 1 Karangbawang  diprioritaskan. Sebab,  keamanan dan kenyamanan ruang adalah kebutuhan  guru maupun siswa untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.

 Dia menambahkan, sekolah tersebut berdiri pada lahan sempit yang dikelilingi jurang. Pemkab sudah menganggar pembelian lahan, tetapi tidak ada lahan di sekitar yang bisa untuk lokasi bangunan.

 “Di sana, lokasi lahan mayoritas kemiringan  hingga 60 derajat,” katanya.

 Lanjut Sarjono, sebelumnya, bangunan sekolah semula berukuran kecil. Sekitar 5×6 meter. Sumpek untuk proses belajar, kendati cukup dengan jumlah siswa di bawah 20 anak.

 Pihak sekolah minta kelas dinormalkan, konsekwensinya jumlah ruang berkurang. Pada 2016/2017, sekolah menerima rehab, namun sebelum rehab dimulai oleh kontraktor, pihak sekolah sudah membongkar bangunan yang ada.

 “Dikira seluruh ruang akan direhab. Ternyata jatah sehab hanya sebagian,” ujarnya.

 Akibatnya ketika rehab selesai sesuai volume proyek, beberapa ruang kondisinya tidak kembali normal. Seperti daun jendela dan pintu tidak ada, ukuran kusen tidak sesuai, dan sebagainya.

 “Nampaknya sejak tahun itu belum mendapat jatah proyek rehab lagi. Semoga akan segera mendapat perbaikan dan penyempurnaan kembali,” katanya.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!