Klaim Kemenangan Prabowo. Jurdil2019.org dan Jurdil2019.net Diblokir Kemenkominfo

By: On: Dibaca: 5,412x
Klaim Kemenangan Prabowo. Jurdil2019.org dan Jurdil2019.net Diblokir Kemenkominfo

Twitter Pengelola situs jurdil.org diblokir mencuit Kami Aktivis Alumni ITB Angkatan 1973 bersama professional IT dan Forum API, atas nama Jurdil2019 menginformasikan bahwa situs kami http://www.jurdil2019.org telah diblokir secara sepihak tanpa pemberitahuan dan klarifikasi kepada kami,”

Kami Aktivis Alumni ITB Angkatan 1973 bersama professional IT dan Forum API, atas nama Jurdil2019 menginformasikan bahwa situs kami https://t.co/d4g8W15TK5 telah diblokir secara sepihak tanpa pemberitahuan dan klarifikasi kepada kami. — Jurdil2019 || Jurdil2019.org (@jurdil2019) April 20, 2019

Anggota Jurdil 2019 Rulianti melalui tayangan langsung akun YouTube Bravos Radio Indonesiamengaku terkejut begitu mengetahui kabar pemblokiran situs Jurdil 2019. Ia tak pernah memperoleh pemberitahuan sama sekali baik dari Bawaslu maupun Kemenkominfo.

Rulianti dan sejumlah anggota Jurdil 2019 hanya mengetahui pemblokiran itu dari informasi yang beredar di grup aplikasi pesan singkat WhatsApp. Pemblokiran itu dilakukan karena situs Jurdil 2019 memuat konten negatif.

“Kok, tiba-tiba begini. Terus terang kami merasa, apa nih? Konten negatif apa nih?” tuturnya.

Belakangan, Rulianti baru mengetahui situs Jurdil 2019 diblokir lantaran melanggar izin karena mempublikasi hasil hitung cepat Pilpres 2019. Sementara izin yang diajukan ke Bawaslu sejak awal adalah sebagai lembaga pemantau pemilu.

Ia membantah bahwa situs Jurdil 2019 mempublikasikan hasil hitung cepat Pilpres 2019. Rulianti mengklaim hanya menampilkan data hasil pemindaian formulir C1 yang dibagikan oleh para relawan.

“Kami disebut melanggar aturan dengan publikasi quick count, padahal kami sama sekali tidak melakukan quick count. Kami hanya menerima informasi C1 dari relawan, TPS-TPS, kemudian kita informasikan ke publik,” terangnya.

Pihaknya sendiri mengklaim telah mengajukan izin ke Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Lembaganya itu tercatat di Bawaslu sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019.

“Kami ajukan izinnya dulu ke Bawaslu sebagai pemantau pemilu. Harus punya badan hukum, makanya pakai punya saya, PT Prawedanet,” ucapnya.

Meskipun Kemenkominfo telah memblokir laman jurdil2019.org, namun aplikasi Jurdil 2019 masih bisa diakses. Dalam aplikasi tersebut, siapapun bisa memasukkan data.

Pemblokiran itu lantaran pengelola Jurdil 2019 diduga menyalahgunakan izin yang diberikan, yaitu sebagai pemantau pemilu. Namun Jurdil 2019 justru melaporkan perhitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

Sementara, lembaga lain di luar dari 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik, karena menurut undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu membenarkan bahwa pihaknya memblokir dua situsweb terkait konten pemilu. Dua situs tersebut yakni Jurdil2019.org dan Jurdil2019.net.

“Atas permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Situs yang mengklaim kemenangan capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 itu telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Sabtu (20/4),” ujar Ferdinandus Seto

Nando mengatakan, alasan Bawaslu meminta pemblokiran karena kedua situs tersebut dinilai melanggar izin yang diberikan kepada situs website terkait pemilu. Awalnya, dua situs tersebut mendaftarkan kepada Bawaslu sebagai situs pemantau pemilu. Namun, dalam praktiknya, kedua situs tersebut dianggap menyebarkan informasi terkait hasil perhitungan suara dalam pemilu.

Kegiatan tersebut melanggar perizinan atau sertifikasi yang diberikan Bawaslu. Sebab, hingga saat ini hanya 40 lembaga yang diberikan izin oleh penyelenggara pemilu untuk menayangkan hasil quick count (hitung cepat) atau real count.

“Selain situs resmi KPU, beberapa pihak juga menggelar penghitungan yang sumbernya dari relawan di lapangan. Salah satunya adalah jurdil2019.org. Situs semacam ini dijalankan secara urun daya alias crowdsourcing. Artinya, sistem ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara sukarela untuk mengambil foto form C1 Plano di kurang lebih 813.350 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Nando.

Berikut ini 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU sebagai penyelenggara jajak pendapat dan hitung cepat pemilu 2019.

1     Arus Survei Indonesia

2     Celebes Research Center

3     Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

4     Charta Politika Indonesia

5     Cirus Curveyors Group

6     Citra Komunikasi LSI

7     Citra Publik

8     Citra Publik Indonesia

9     Cyrus Network

10   FIXPOLL Media Polling Indonesia

11   Indekstat Konsultan Indonesia

12   Indikator Politik Indonesia

13   Indo Barometer

14   Indodata

15   Indomatrik

16   Indonesia Research And Survey (IRES)

17   Jaringan Isu Publik

18   Jaringan Suara Indonesia

19   Konsepindo Research and Consulting

20   Konsultan Citra Indonesia

21   Lembaga Real Count Nusantara.

22   Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

23   Lembaga Survei Kuadran

24   Lingkaran Survey Indonesia

25   Lingkaran Survey Kebijakan Publik

26   Media Survey Nasional

27   Penelitian dan Pengembangan Kompas

28   PolMark Indonesia

29   Poltracking Indonesia

30   Populi Center

31   PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)

32   PT. Parameter Konsultindo

33   Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia

34   Pusat Riset Indonesia (PRI)

35   Puskaptis

36   Rataka Institute

37   Roda Tiga Konsultan

38   Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)

39   Survey Strategi Indonesia

40   Voxpol Center Research & Consultan

 

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!