by

Ketua MUI Kabupaten Purbalingga, KH Roghib Abdurrahman: Tim Penilai Harus Cermat dalam Menilai Tanah Wakaf yang Dibebaskan untuk Bandara JBS

-hukum, Update-dibaca 8.96Rb kali | Dibagikan 58 Kali

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purbalingga, KH Roghib Abdurrahman mengingatkan tim penilai pengganti tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan Bandara Jendral Besar Soedirman (JBS) untuk cermat dalam melakukan tugasnya.

Hal itu diungkapkan KH Roghib Abdurrahman dalam pembentukan tim di aula Uswatun Khasanah Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Purbalingga Selasa (7 Juli 2020).

“Tim penilai itu harus benar-benar ceramat dalam menilai wakaf yang dibebaskan untuk Bandara sehingga penggantinya akan senilai dan peruntukkannya harus sama dengan sebelum dibebaskan. Harus benar-benar diukur atau dinilai sesuai dengan tanah atau bangunan yang kena pembebasan itu. Kalau lebih baik berarti itu malah pahalanya utama,” katanya.

Kakankemenag Purbalingga, Karsono menjelaskan, pembentukan tim penilai keseimbangan nilai wakaf sesuai dengan amanat PP 25 tahun 2018. Dengan demikian, saat ada pembangunan BJBS dan segala infrastruktur penunjang yang melalui lahan atau bangunan wakaf harus diganti sesuai dengan nilai dan peruntukannya.

“Kegiatan pada siang ini sesuai dengan PP 25 2018 yang menyebutkan tanah wakaf yang kemudian dibebaskan untuk kepentingan pemerintah harus dibentuk kepanitiannya guna menentukan nilai untuk dicarikan penggantinya sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Kabid Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah, Agung Pramono membenarkan tanah wakaf itu akan diganti sesuai dengan nilai yang sepadan. Sebetulnya Pemprov Jawa Tengah melalui Dishub sudah menganggarkan tentang pembebasan lahan.

“Termasuk tanah wakaf yang belum disertifikatkan, akan tetapi re-focusing anggaran untuk penanganan Covid-19 membuat anggaran tersebut teralihkan dan direncanakan akan diusulkan kembali pada anggaran perubahan.

Dalam pertemuan itu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Agus Winarno

Comment

Berita Lainnya