by

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: Terkait Polemik UU Cipta Kerja, Informasi itu tidak semuanya benar. Ada informasi yang hoax

-Politik, Update-dibaca 4.90Rb kali | Dibagikan 18 Kali

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan polemik ai Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terjadi paska ditetapkan. Namun kondisi tersebut bisa dimaklumi. Nantinya akan ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait UU tersebut. Saat ini memang beredar berbagai informasi mengenai pasal-pasal di UU tersebut.

“Informasi itu tidak semuanya benar. Ada informasi yang hoax. Karena belum ada sosialisasi yang menyeluruh. Makanya mulai hari ini pemerintah juga  mulai melakukan sosialisasi,” kata Bamsoet kepada media siber lintas24.com, usai melaksanakan kegiatan Reses di DPD II Partai Golkar Purbalingga, Rabu (7 Oktober 2020) petang.

Bamsoet juga menyampaikan, UU Cipta Kerja sepenuhnya bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang pada akhirnya akan mendongkrak daya saing Indonesia di mata dunia.

“Diluar sana berkembang berbagai propaganda, hoax, missinformasi, maupun disinformasi yang mendeskriditkan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, ada isu yang menyatakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS) dihapus,” tutur Bamsoet.

Padahal tidak seperti itu lanjutnya, Pasal 88 C UU Cipta Kerja tegas menyatakan Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi/UMP (ayat 1) dan dapat menetapkan UMK (ayat 2). Penetapan UMK harus lebih tinggi dibanding UMP (ayat 5)

Dia juga berharap pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UU tersebut. Dalam arti UU tersebut tidak mengurangi hak-hak kaum buruh. Pihaknya juga berharap akan ada komunikasi yang bauk antara DPR, pemerintah dan elemen buruh terkait berbagai hal dalam UU tersebut.

“Harus dijelaskan isi dari UU tersebut. Nanti dicari titik temunya.  Dari UU tersebut nantinya pengusaha tidak boleh lagi sewenang-wenang terhadap buruh. Termasuk memberhentikan seenaknya,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, pemberian pesangon tetap menjadi prioritas dalam UU Cipta Kerja. Dalam peraturan sebelumnya, pesangon diberikan sebesar 32 kali gaji. Inipun tak ditaati oleh perusahaan, hanya 7 persen yang taat, karena besarnya beban yang ditanggung. Aturan tersebut justru membuat ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan juga memberatkan investor yang ingin masuk ke Indonesia.

“Penyesuaian pesangon menjadi 25 kali gaji merupakan hal realistis. Tak memberatkan perusahaan juga tak mengecilkan pekerja. Sehingga bisa menghadirkan win-win solution bagi pengusaha dan pekerja. Kedepannya perusahaan tidak bisa berkilah dengan berbagai alasan untuk tak membayar pesangon.

Bahkan dalam UU Cipta Kerja juga terdapat aturan baru perlindungan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP (Pasal 18). Keberadaan JKP tak menambah beban pekerja, karena keberadaannya dimaksudkan sebagai up grading dan up skilling serta membuka akses informasi ketenagakerjaan bagi pekerja yang menghadapi PHK,” jelas Bamsoet.

Seperti diberitakan ditetapkannya UU Cipta Kerja mendapatkan reaksi terutama dari kalangan buruh. Ribuan buruh di berbagai wilayah di Indonesia melakukan aksi demo menolak UU tersebut. Mereka beranggapan UU tersebut mendeskreditkan posisi buruh dan pekerja.  Muncul usulan agar buruh dan pihak yang dirugikan atas UU tersebut melakukan judicial review.

 

 

Comment

Berita Lainnya