by

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Purbalingga Dilaporkan Ke DKPP

-Politik, Update-dibaca 3.51Rb kali | Dibagikan 270 Kali

Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik ketua dan anggota Bawaslu Purbalingga dalam menangani Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Laporan telah kami sampaikan hari Selasa (2/6) kemarin dengan tanda terima dokumen 01-02/SE-02/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 ,” tutur Kuasa Hukum sejumlah ASN, DR Endang Yulianti, SH, MH kepada cyber media lintas24.com, Rabu (3 Juni 2020).

Diungkapkan Endang, aduan terkait temuan no. 04/TM/PB/Kb/14.26/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan hasil kajian atas temuan aquo tanggal 19 Mei 2020 yang telah pula direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pengadu adalah bukan ASN, namun oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga dilaporkan dan dinyataan telah melanggar terhadap netralitas ASN dan telah direkomendasikan pula kepada KASN. Sedangkan Pengadu lainnya menyatakan tidak mengikuti kegiatan yang dianggap Bawaslu Purbalingga  sebagai pelanggaran netralitas ASN, namun turut pula dinyatakan telah melanggar netralitas ASN dan telah pula drekomendasikan kepada KASN,” jelas Endang.

Endang menilai, Bawaslu telah melanggar Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan itu antara lain mengatur bahwa pengawasan dilaksanakan pada setiap tahapan, dan atas temuan/laporan tersubut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil untuk dapat diterima yang kemudian ditindak lanjuti pada tahapan berikutnya.

“Bawaslu Kabupaten Purbalingga juga telah melanggar Perbawaslu nomor 6 tahun 2018  tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bawaslu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan adalah dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,” jelas Endang.

Ia mengungkapkan, langkah-langkah Bawaslu yang telah  merekomendasikan para ASN (pengadu-red) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu melanggar prinsip integritas, profesionlisme.

“Jadi kami menilai, Bawaslu Purbalingga melanggar prinsip integritas dan profesionalisme,” tegas Endang.

Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim belum bisa dikonfirmasi. Sejumlah wartawan yang mencoba meminta tanggapan atas laporan ke DKPP tersebut tidak direspon. Sementara anggota Bawaslu Joko Prabowo  mempersilakan wartawan menanyakan pada Ketua Bawaslu.

“Saya belum tahu, saya tidak bisa komentar dulu ya,” katanya.

Seperti diketahui, sebanyak 23 ASN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purblingga diperiksa oleh Bawaslu Purbalingga. ASN tersebut dinilai mendukung salah satu calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2020 ini. Bawaslu telah mengirimkan rekomendasi hasil pemeriksaannya ke Komisi ASN, dan komisi ASN juga telah merekomendasikan atas laporan ASN yang diduga tidak netral tersebut.

 

 

Comment

Berita Lainnya