Kemendagri dan Hendra Hendrawan Berdialog isu jual beli data e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)

By: On: Dibaca: dibaca 16.97Rbx
Kemendagri dan Hendra Hendrawan Berdialog isu jual beli data e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)

Kementerian Dalam Negeri, bertemu pemilik akun @hendralm, yakni Hendra Hendrawan untuk berdialog perihal buntut kehebohan isu jual beli data e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Hendra menjelaskan, soal modus-modus penjahat dalam mendapatkan data e-KTP warga. Saat dirinya masuk ke akun grup Facebook bernama ‘Dream Market Official’. Dan setelah bergabung mengetahui modus-modus jual beli e-KTP ini dari grup Facebook tersebut.

“Dream Market Official,” ucap Hendra usai pertemuan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, di Pusdiklat Kepemimpinan LAN-RI, Kamis (1 Agsutus 2019).

Awalnya lanjut Hendra, melihat akun grup itu dari teman Facebook-nya yang tertipu saat hendak membeli tiket pesawat. Selanjutnya memutuskan masuk ke grup itu, dan ternyata isinya adalah jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KK.

“Jadi data-data NIK, KTP, dan KK yang ada di sana itu sebenarnya bukan dari pemerintah, tapi mereka teh nyuri sendiri,” kata Hendra.

Para pemulung data ini mendapatkan data kependudukan dengan aneka cara. Pertama, mereka menjalankan modus situs jual beli online. Mereka kemudian mewajibkan pelaku transaksi jual-beli untuk mengirimkan data pribadinya berupa KTP.

“Jadi dia minta KTP dan selfie KTP, saling bertukar. Pelaku juga mengirim selfie KTP-nya, tapi selfie yang dipakai pelaku itu adalah data orang lain juga,” kata Hendra.

Kedua, modus lowongan kerja. Para pemulung data kependudukan itu melakukan hal yang sama, yakni meminta foto selfie e-KTP korbannya.

“Ketiga, ada yang punya aplikasi di Google, namanya cek KTP. Di aplikasi itu kita foto KTP kita, selfie dengan KTP,” kata Hendra.

Dia bertanya kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh. Zudan menjawab bahwa aplikasi itu bukan keluaran pemerintah.

Modus keempat adalah modus pinjaman dana yang ditawarkan via SMS. “Dari SMS yang suka spam ke nomor kita, menawarkan pinjaman dana, nanti kalau kita balas, jaminannya nggak ada, cuma disuruh kirim KTP, dari situ juga bisa,” kata Hendra.

Kadang, pelaku juga bisa bergerak ke rumah-rumah calon korbannya menawarkan beras namun dengan syarat calon korban bersedia menunjukkan KTP-nya.

Dirjen Dukcapil, Zudan, mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan data pribadi kependudukan. Soalnya, data ini rentan disalahgunakan, termasuk oleh fintech liar. Dia menjamin, pemulung data yang disebut Hendra tadi tak mendapat data kependudukan secara resmi dari Kemendagri.

“Jangan mudah memberikan data kepada lembaga, atau orang, atau apapun, siapapun. Utamanya kepada fintech-fintech yang tidak terdaftar. Sebab, nama kita bisa disalahgunakan,” tutur Zudan.

Bila menemui masalah ini, masyarakat bisa melaporkan ke pihak Dukcapil lewat call center 1500-537. Masyarakat juga bisa melaporkan ke akun Facebook dan Instagram Ditjen Dukcapil Kemendagri.

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!