Kejaksaan Purbalingga Panggil 36 Perusahaan Tak Ikuti BPJS

By: On: Dibaca: dibaca 18.43Rbx
Kejaksaan Purbalingga Panggil 36 Perusahaan Tak Ikuti BPJS

Cyber Media Lintas24.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP (Kantor Cabang Perintis) Purbalingga, Rabu (6/12) memanggil 36 perusahaan dan lembaga yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Mereka diberikan penyuluhan hukum tentang kewajiban mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di aula Kejari setempat.

“Dari 36 perusahaan dan lembaga itu, empat perusahaan mangkir. Kami juga menyesalkan mengapa Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) juga tidak hadir,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Purbalingga, Gunadi Hery Urando didampingi Jaksa Kejari Purbalingga Nurachman SH

Pemanggilan itu menindaklanjuti surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejari yang mendasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Perusahaan yang dipanggil merupakan perusahaan yang wajib daftar, namun tidak mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga pernah diberikan sosialisasi dan didatangi untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tetap membandel tidak bersedia mendaftarkan BPJS.

“Dari 36 perusahaan dan lembaga tersebut, total tenaga kerja yang belum terdaftarkan sekitar 500 orang. Sementara empat perusahaan tidak hadir dengan alasan sudah tutup. Secara administrasi, nama perusahaan masih ada, namun secara fisik, usahanya sudah tidak operasional,” terangnya.

Gunadi menyebutkan, 36 lembaga dan perusahaan yang dipanggil, tidak semuanya merupakan usaha ekonomi. Ada beberapa di antaranya lembaga sekolah swasta, yang juga wajib mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

“Semua perusahaan dan lembaga yang kami undang, telah bersedia untuk mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan itu memang rata-rata dalam skala mikro dan kecil. Mereka telah menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan mendaftar dan waktu pendafatarannya,” jelas Gunadi.

Jika setelah menandatangani surat pernyataan kesanggupan mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, dan ingkar maka pihak BPJS dan kejaksaan akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Di Purbalingga tercatat ada 815 perusahaan mulai dari usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang terdaftar. Dari jumlah itu ada potensi tenaga kerja yang mestinya didaftarkan sebanyak 44.000 tenaga kerja. Namun, hingga saat ini yang baru terdaftar sekitar 11.000 tenaga kerja.

“Sejumlah perusahaan ada yang hanya mengikuti sebagian program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan itu termasuk kategori PDS TK (Perusahaan Daftar Sebagian tenaga Kerja). Ada juga yang masuk kategori PWBD (Perusahaan Wajib Belum Daftar). Yang dipanggil Kejaksaan ini masuk kategori PWBD,” imbuh Gunadi.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!