by

Kades dan Perangkat Desa Baru Kabupaten Purbalingga Ikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas

-Politik, Update-dibaca 9.53Rb kali | Dibagikan 35 Kali

Sebanyak 462 Perangkat Desa baru, yang terdiri dari 9 Kepala Desa dan  453 Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga menjalani kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Indragiri Hall, Kompleks Owabong, Bojongsari selama tiga hari.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, berharap kegiatan ini mampu berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam membangun desa-desa di Purbalingga menjadi lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis agar betul-betul memahami tupoksi tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintahan desa. Mungkin masih ada hal hal yang belum dimengerti setelah sekian bulan terjun bertugas, silahkan bisa ditanyakan dan kegiatan ini dimanfaatkan dengan baik,”tuturnya, kepada siber lintas24.com, Selasa (01 September 2020).

Ia juga menjelaskan, bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian luar biasa kepada desa, karena dinilai penting untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran, yaitu memperkuat daerah dan desa.

Dana Desa (DD) dari tahun ke tahun kerap mengalami peningkatan. Tahun 2019, Purbalingga mendapatkan gelontoran dana sebesar Rp. 237.000.000.000, sedangkan tahun 2020 naik menjadi Rp. 239.000.000.000 untuk 224 desa.

“Satu desa mengelola anggaran hampir Rp 1.000.000.000, sehingga memiliki keleluasaan untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa. Termasuk ketika dilanda Covid-19,” tambahnya.

Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa semakin banyak anggaran yang dikelola desa, semakin besar resiko yang dihadapi. Para aparatur pemerintahan desa diharapkan memahami aturan dan regulasi. Terutama UU Desa, termasuk turunan di bawahnya yang menjadi pedoman dalam melakukan regulasi atau program.

“Oleh karenanya kita harus tertib administrasi agar kades perangkat tidak berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum. Karena sekarang desa tidak hanya dipelototi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akan tetapi masyarakat dengan mudah melakukan pengaduan tata kelola keuangan desa ke Kejaksaan, harus kita antisipasi dengan tertib administrasi,”ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga, Muhammad Najib, mengatakan tujuan kegiatan peningkatan kapasitas adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para Kepala Desa baru dan Perangkat Desa baru tentang pemerintahan desa.

“Tujuan selanjutnya yakni meningkatkan keterampilan peserta dalam memfasilitasi proses pengusahaan, pelaksanaan, pemberdayaan dan pelestarian program,” katanya dalam acara pembukaan kegiatan,”tuturnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan komitmen dan sikap kepedulian peserta khususnya terhadap masyarakat miskin pedesaan dan kemandirian masyarakat di Purbalingga.

Editor : Rizky Riawan Nursatria

Comment

Berita Lainnya