Jokowi Terbitkan Inpres Anti-Gaduh

By: On: Dibaca: dibaca 60.50Rbx
Jokowi Terbitkan Inpres Anti-Gaduh

 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) melarang jajarannya silang pendapat di muka umum mengenai suatu kebijakan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet kerja, Sekretaris Kabinet‎, Para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri.

Wakil Presiden ‎Jusuf Kalla ( JK) mengatakan Inpres yang diteken Jokowi pada 1 November 2017 tersebut bertujuan agar ada harmonisasi antara pejabat satu dengan lainnya.

“Sebtu saja Inpres Anti Gaduh. Kan sering anda mengkritik, perbedaan pandangan-pandangan, ngomong menteri a dengan b beda, karena itu kita ingin menghindari seperti itu supaya masyarakat tidak bingung,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa ( 7 November 2017).

Dengan adanya instruksi tersebut, menurut Kalla perbedaan pendapat diselesaikan dalam forum rapat terlebih dahulu. ‎Sehingga sudah ada kesepakatan dan keselarasan saat kebijakan di bawa ke luar atau publik.

‎”Jadi baru boleh keluar setelah disepakati masing-masing yang berkepentingan, stakeholder, di kabinet, jangan menteri ngomong tiba-tiba tidak seusai dengan kebijakan menteri lain, harus harmoni lah,” paparnya.

‎Kalla menampik bila Inpres baru dikeluarkan menjelang tahun politik. Menurutnya harmonisasi antara jajaran kementerian dan kepala lembaga lainnya sering disinggung presiden dalam rapat.

Bahkan menurut Kalla presiden dan dirinya kadang dengan nada marah saat menegur adanya perbedaan pendapat di muka publik mengenai suatu kebijakan antara kementerian atau lembaga.

‎”Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah, kenapa anda berbeda pendapat, kenapa terbuka persoalan itu, tapi karena lisan tidak mempan ya instruksi presiden sekalian,” katanya.

Kalla mengatakan isntruksi presiden dikeluarkan agar masyarakat tidak gaduh. Ia membantah bila Inpres disamakan dengan era Orde Baru yang mana semua informasi diberlakukan satu pintu melalui menteri penerangan.

‎”Ini beda, kalau dulu hanya Harmoko (menteri penerangan) yang bicara, ini semua menteri boleh bicara, asal kalau mengeluarkan kebjakan bicara dulu dengan menteri terkait. Mentri Kordinator yang memfasilitasi dan mengundang,”pungkasnya.(aya sunarya)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!