Jokowi Tak Sepakat Usulan Sejumlah Tokoh Nasional Terkait Wacana Presiden Dipilih MPR

By: On: Dibaca: 28,402x
Jokowi Tak Sepakat Usulan Sejumlah Tokoh Nasional Terkait Wacana Presiden Dipilih MPR

Wacana pemilihan Presiden oleh MPR kembali muncul setelah sejumlah tokoh nasional mewacanakan agar Indonesia kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga : Amandemen UUD 1945 Bukan Usul PDI Perjuangan

Baca Juga : Masyarakat Ingin GBHN Dijalankan Lagi

Salah satu alasannya adalah mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Sebab, saat ini MPR tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem kenegaraan. Tokoh yang mengusulkan mengenai pemilihan presiden oleh MPR antara lain disampaikan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, hingga Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Baca Juga : GBHN Mau Dihidupkan, Jika Rakyat Mendukung, Tentu DPR Akan Menghendaki Kehendak Rakyat.

Presiden Joko Widodo menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR.

“Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR,” kata Jokowi Rabu (14 Agustus 2019).

Baca Juga : Mendagri Nilai Indonesia Butuh GBHN Agar Arah Pembangunan Nasional Lebih Terarah

Perihal GBHN Wacana lain yang muncul adalah mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini juga sempat dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika kedudukan MPR itu dikembalikan, PDI-P menilai MPR punya wewenang untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggara pemerintahan.

Baca Juga : Presiden Dipilih MPR. Golkar : Perlu Dikaji Ulang

Jokowi juga menyampaikan ketidaksetujuan terhadap wacana munculnya kembali GBHN. Sebab, saat ini Indonesia sudah memiliki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pengganti GBHN. SPPN juga mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode setiap lima tahun.

Baca Juga : Kabinet Jokowi Dipastikan Ada Kementerian Baru dan Ada yang Digabung

“Sebenarnya kita sudah punya itu (rencana pembangunan),” ucap Jokowi.

Jokowi pun menilai bahwa rencana pembangunan yang dibutuhkan Indonesia adalah rencana yang dinamis dan bisa dengan cepat mengantisipasi perubahan.

“Dunia bergerak begitu cepat dan dinamis. Kita harus bisa merespons dan punya perencanaan yang fleksibel untuk merespons perubahan itu,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!