Jelang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Media Massa Harus Lebih Bijaksana

By: On: Dibaca: 13,635x
Jelang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Media Massa Harus Lebih Bijaksana

 

Menjelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden pada 22-Mei-2019 nanti, satu hal yang paling penting adalah media-media massa bisa lebih bijaksana dalam menyajikan sebuah berita.

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi menegaskan, tidak semua hal itu patut diberitakan. Misal dalam musim pemilu kali ini seperti pemberitaan tentang bakar-bakar surat suara meskipun sudah ada konfirmasi. Oleh karena itu, harus dipilah-pilah agar tidak menimbulkan efek terhadap masyarakat. Selain itu sebuah pemberitaan juga dituntut profesional, frekuensi pemberitaan juga harus berimbang.

“Sehingga, bungkusnya semua itu adalah kebijaksanaan. Jadi harus ada pertimbangan efek dari masyarakat seperti apa?. Mana yang patut dan layak diberitakan, kemudian disesuaikan norma-norma yang ada sesuai etika jurnalistik,” ungkapnya dalam wawancara kepada media usai menjadi pembicara dalam acara Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diselenggaralan Dewan Pers di Semarang, Kamis (25 April 2019).

Ia menjelaskan, Dewan Pers mencatat masih banyak media massa di Indonesia baik media cetak maupun elektronik belum menerapkan fungsi-fungsi pers secara baik dan profesional. Alhasil, yang terjadi adalah muncul ketidak percayaan oleh publik terhadap media massa.

“Kualitas media massa pers itu bisa dilihat dari keseimbangan antara kecerdasan dan bijaksana dalam penulisan berita. Kalau soal kecerdasan sudah pasti dimiliki teman-teman sebagai wartawan. Tetapi terkait kebijaksanaan dalam pemberitaan menjadi sebuah tantangan tersendiri,” kata Jimmy

Ia menambahkan, dalam catatan Dewan Pers, pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh media pers, angkanya terus bertambah selama Pemilu 2019. Sejauh ini yang cukup signifikan dalam kasus pengaduan adalah media online lebih banyak. Dewan Pers memerhatikan ada beberapa yang melanggar, tidak hanya kontek pemilu tetapi juga kontek lainnya

“Sampai sekarang data pengaduan belakangan ini cukup signifikan. Diantaranya terkait intervensi politik, pemilik media ataupun wartawan.Sehingga, menjadi perhatian kami dalam proses penegakan. Yaitu melalui organisasi-organisasi media online guna menginggatkan agar selalu selektif dalam penggunaan kode etik,” tegasnya

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!