Jabatan Kadindikbud Purbalingga Masih Dikosongkan, Begini Alasan Bupati

By: On: Dibaca: 9,808x
Jabatan Kadindikbud Purbalingga Masih Dikosongkan, Begini Alasan Bupati

Sebanyak 268 pejabat eselon 3 dan 4 di Kabupaten Purbalingga, Selasa (3/4) dilantik atas rotasi dan promosi jabatan di Pendopo Dipokusumo. Meski demikian, posisi jabatan untuk kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan definitif masih dikosongi.

Hal ini ada sejumlah pertimbangan dari Bupati Purbalingga, H Tasdi SH MM sebelum mengisi jabatan yang cukup strategis itu. “Khusus satu jabatan tinggi pratama yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih akan kami kaji kembali. Karena dia akan mengurusi banyak pegawai dan instansi mulai dari SLTP, SD, TK sampai PAUD,” katanya saat diwawancarai para wartawan usai melantik.

Disamping itu, bupati juga hendak melakukan review, mengingat ada perubahan sistem birokasi Dindikbud di tingkat kecamatan. Yakni yang sebelumnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan berubah statusnya menjadi kordinator.

“Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, hanya persoalan teknis saja. Bukan bermaksud melakukan pengunduran, karena memang ada peraturan baru baik Permendagri maupun yang lain,” katanya.

Bupati berjanji akan segera mengisi jabatan Kepala Dindikbud pada bulan Juni mendatang. Momentum tersebut juga bersamaan dengan pengisian 2 jabatan lain yang kemungkinan akan segera kosong karena pegawai yang pensiun, yakni satu dari Sekretariat Dewan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Saat ini pelaksanaa tugas (Plt) Kepala Dindikbud sementara masih dijabat oleh Drs. Subeno SE MSi yang merangkap sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Bupati mengucapkan terimakasih kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Purbalingga. Sebab tahun ini, mereka telah menunjukan peningkatan nilai maupun indeks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip).

“Tahun ini ada peningkatan nilai Lakip, dari yang tadinya 50,03 menjadi 57,75, atau yang tadinya mendapat C sekarang menjadi C+,” katanya.

Bupati juga meminta agar ASN yang dirotasi maupun promosi hari ini bisa menerimanya dengan lapang dada. Sebab pelantikan ini merupakan hal biasa.

“Ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalakan roda pemerintahan. Diantaranya aspek filosofis, aspek yuridis, aspek teknis, aspek sosiologis dan politis. Kita harus ubah paradigma pegawai pemerintah yang dulunya dikenal sebagai priyayi, pangreh. Tapi kita sekarang adalah pelayan publik,” papar Tasdi.

Beberapa jabatan kepala OPD yang diisi adalah Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Muhammad Fathurrahman yang tadinya Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda, dan kini dijabat Raditya Widayaka, mantan Camat Kutasari.

Kemudian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diisi mantan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Rusmo Purnomo. Kemudian Kabag Hukum dan HAM dijabat oleh Riyadi Sugeng Subroto.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Eni Sosiatman yang tadinya Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Hadi Iswanto yang sebelumnya Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPU-PR), Kabag Organisasi diisi mantan Camat Kalimanah Bambang Wijonarko dan Kabag Humas Protokol oleh mantan Camat Rembang, Suroto. (Ganda Kurniawan)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!