Isi Kolom Kepercayaan di KTP, Dindukcapil Banjarnegara Ikuti Aturan

By: On: Dibaca: dibaca 86.41Rbx
Isi Kolom Kepercayaan di KTP, Dindukcapil Banjarnegara Ikuti Aturan

Ada Sekitar 1.500 Penghayat Kepercayaan di Banjarnegara

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Banjarnegara akan mengikuti aturan Kementerian Dalam Negeri.Terkait pencatuman penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP elektronik (E-KTP).

Kepala Dukcapil Banjarnegara Imam Kusharto mengatakan, pihaknya merupakan pelaksana teknis daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat.

“Jadi apa yang dikatakan pemerintah pusat, daerah harus menguti, termasuk Banjarnegara. Jadi kalau nanti sudah ada keputusan kolom penghayat kepercayaan masuk pada e-KTP, kami siap untuk melaksanakanya,” katanya.

Menurutnya, pada dasarnya daerah akan mengikuti dan tunduk pada semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Kita baru dapat arahan dari Kemendagri, tetapi hingga saat ini belum ada petunjuk teknisnya,” ujarnya.

Jika nanti pemerintah sudah memasukkan dalam draf soal penghayat kepercayaan, maka dalam pengisiannya sama dengan kolom agama. Termasuk dalam pengurusan bagi penghayat kepercayaan yang akan mengubah kolom agama pada e KTPnya.

Dikatakannha, untuk Banjarnegara, sedikitnya ada 1.500 penghayat kepercayaan, namun dirinya tidak memiliki data pasi, sebab hingga saat ini proses penambahan kolom penghayat kepercayaan belum masuk, namun sudah ada beberapa warga yang menanyakan hal tersebut.

“Untuk data kami tidak punya, yang memiliki data tersebut kemungkinan ada pada Kesbangpol atau bagian kebudayaan. Intinya kita siap melayani masyarakat untuk urusan kependudukan,” katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan penghayat kepercayaan dapat memasukkan kepercayaannya di kolom Kartu Keluarga (KK) dan e-KTPl. Putusan mengharuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan.

Untuk pemenuhan hal tersebut, Kemendagri membutuhkan waktu satu bulan untuk memutuskan detail penulisannya. Tidak hanya itu, pemerintah juga membutuhkan waktu untuk memperbaiki sistem kependudukan baik Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sosialisasinya.

Di samping itu, konsep penghayat kepercayaan juga masih dikoordinasika dengan Kementerian Agama dan Mendikbud.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!