Menu
Media Online Terpercaya

Ini Usaha Bupati Purbalingga Tekan Tingkat Kematian Kasus Covid-19

  • Share
Bupati Purbalingga

Tingkat kematian karena wabah Covid-19 di Purbalingga jumlahnya 3,2 persen. Angka itu berada di atas rata-rata di nasional. Sedangkan untuk tingkat kesembuhan di Purbalingga ada di bawah rata-rata nasional, karena hanya 70 persen padahal di tingkat nasional 80 persen. Tingkat kasus aktif di nasional angkanya 14 persen, di Purbalingga 18 persen

“Oleh karena itu, Purbalingga akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau yang sebelumnya disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama 2 minggu kedepan (11 – 25 Januari 2021),” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat rapat kordinasi Forkompinda, , di Peringgitan kompleks Pendapa Dipokusumo, Jumat (08 Januari 2021).

Ia menjelaskan, dasar dilaksanakannya kebijakan tersebut karena Purbalingga memenuhi beberapa indikator. Hal ini juga karena menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Wilayah Banyumas Raya termasuk Purbalingga telah memenuhi parameter yang ditetapkan, diantaranya kasus covid yang masih tinggi,” katanya

Oleh karena itu, pihaknya langsung melakukan rakor bersama para Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Seperti pelaku wisata, perusahaan, dan sebagainya.

“Sehingga kita memang perlu ada kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat dan semua elemen,” ujarnya.

Untuk lingkungan OPD, lanjut Tiwi, pihaknya akan kembali menerapkan work from home (WFH). Untuk lingkungan kerja perkantoran akan diberlakukan WFH sebesar 75%. Porsi WFH ini lebih besar dibanding sebelumnya untuk Pemkab Purbalingga yang tadinya 50%. Akan tetapi, Bupati Tiwi menekankan kepada para pejabat bahwa WFH jangan disamakan dengan libur kerja.

“Kami minta kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) untuk membuat sistem pelaporan kerja selama WFH. Sehingga jika itu tidak bisa terpenuhi, maka ASN yang bersangkutan akan kena punishment,” katanya.

 

 

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *