by

Ini Sistem Kerja Baru Bagi ASN Berdasarkan Zona Covid-19

-Update-dibaca 3.72Rb kali | Dibagikan 12 Kali

Aturan baru sistem kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan kategori zonasi setiap wilayah telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Sistem kerja baru ini dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja dari kantor.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa aturan tersebut ada dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 67 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 mengenai Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

“Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memperharikan status penyebaran Covid-19 di Indonesia,”ungkapnya kepada siber lintas24.com, Rabu (09 September 2020).

Ia mengingatkan kepada seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru, yaitu dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap optimal bekerja secara aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik pada publik.

“ASN harus menjadi contoh di lingkungannya masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak,”tuturnya.

Berikut ini adalah aturan kerja baru ASN yang termuat dalam surat edaran:

  1. Bagi instansi pemerintah yang berada di zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak atau tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 100 persen.
  2. Bagi instansi pemerintah yang berada di zona kabupaten/kota yang berisiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan kerja dari kantor maksimal 75 persen.
  3. Bagi instansi pemerintah yang berada di zona kabupaten/kota yang berisiko sedang, jumlah ASN yang melaksanakan kerja dari kantor paling banyak 50 persen.
  4. Bagi instansi pemerintah yang berada di zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, jumlah pegawai yang bekerja dari kantor paling banyak 25 persen.

Pengaturan sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun bekerja di rumah atau tempat tinggal.

Editor : Rizky Riawan Nursatria

Comment

Berita Lainnya