by

Ini Alasan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi Tunda Pembelajaran Tapka di Sekolah

-Pendidikan, Update-dibaca 8.33Rb kali | Dibagikan 36 Kali

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menunda pembelajaran Tatap Muka (Tapka) di sekolah bagi siswa SD, SMP. Padahal sebelumnya Bupati teleh merestui pembelajaran Tapka melalui surat edaran Surat Edaran (SE) Bupati Purbalingga, nomor 440/14694/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi Covid-19

“Sebelumnya kami memang sudah menyiapkan rencana pembelajaran tatap muka bagi anak-anak sekolah. Namun, dengan melihat perkembangan naiknya kasus positif Covid-19 di Purbalingga, maka pembelajaran tatap muka sementara kami pending (tunda) lagi,” tutur  Dyah Hayuning Pratiwi yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kepada siber lintas24.com, Selasa (25 Agustus 2020).

Ia menjelaskan, jumlah kasus positif Covid-19 telah mengalami peningkatan signifikan setelah diadakanya tes swab secara masal di berbagai tempat, seperti perkantoran, fasilitas umum, dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya kejadian ini, sekolah terpaksa menunda kembali pembelajaran Tapka.

Dalam satu pekan terakhir, kasus Covid-19 bertambah menjadi 15 kasus aktif, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga keadaan cukup kondusif. Bupati dan jajaran pemerintah pun akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memetakan zona persebaran pandemi.

“Untuk pembelajaran tatap muka, kita pending dulu. Sebelumnya memang kita sudah siapkan draft untuk pembelajaran tatap muka. Penangguhan pembelajaran tatap muka sambil menunggu perkembangan kasus covid lebih lanjut,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Setiyadi menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan sekolah yang telah mengadakan kegiatan pembelajaran Tapka. Pihaknya baru saja mengeluarkan Surat Edaran terkait pedoman tata cara penyelenggaraan belajar Tapka.

“Pedoman itu antara lain harus mendapat rekomendasi dari gugus tugas di tingkat kecamatan kalau SMP dan kalau SD gugus tugas tingkat desa,” tuturnya

Ia menambahkan, ada beberapa prosedur lainnya seperti kesiapan protokol kesehatan, tidak bolehnya saling bertukar peralatan belajar, kegiatan tatap muka harus sistem shift, dan harus ada izin dari orang tua. Pedoman tersebut mendasari surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati.

“Karena ada kebijakan ketua gugus tugas yaitu Bupati untuk pending ya kami pending. Dinas Pendidikan juga akan membuat surat  edaran penundaan kegiatan pembelajaran tatap muka hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan situasi bersifat dinamis,” imbuhnya.

Ditiadakannya kegiatan pembelajaraan Tapka, Dinas Pendidikan Purbalingga mengandeng  Lembaga Penyiaran Publik Lokal  (LPPL) Gema Soedirman, untuk pembelajaran melalui siaran radio. Selain itu, kerjasama juga dibangun dengan stasiun-stasiun televisi swasta.

“Pembelajaran lewat radio seminggu sekali. Kalau televisi seminggu dua kali setiap Senin-Rabu,” tambahnya.

Ia juga menuturkan, Dinas Pendidikan akan melakukan home visit ( kunjungan ke rumah) untuk Sekolah Dasar. Kemudian, akan dilakukan pengalokasian dana bos untuk pulsa internet atau kuota. Hal ini dilakukan untuk meringankan biaya siswa selama belajar di rumah.

Editor : Rizky Riawan Nursatria

Comment

Berita Lainnya