Hanya Dihadiri 12 Orang DPRD, Penyerahan KUA PPAS RAPBD Purbalingga Tahun 2020 Ditunda

By: On: Dibaca: dibaca 53.02Rbx
Hanya Dihadiri 12 Orang DPRD, Penyerahan KUA PPAS RAPBD Purbalingga Tahun 2020 Ditunda

Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) Tahun 2020 dari Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga Senin (14 Oktober 2019) ditunda.

Pasalnya, dalam rapat paripurna DPRD itu hanya dihadiri 12 anggota DPRD, yakni masing-masing dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) 8 orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) 1 orang, Fraksi Partai Golkar (FPG) 1 orang dan Fraksi Gabungan 2 orang.  Sesuai aturan rapat paripurna kuorum apabila dihadiri ½ ditambah satu  total jumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD HR Bambang Irawan, kepada wartawan membenarkan mengenai adanya penundaan agenda tersebut. Seharusnya agenda tersebut dimulai pada pukul 09.00 WIB.

“Kondisi tersebut salah satunya dikarenakan jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.Karena tidak memenuhi kuorum  hingga pukul 11.30 WIB, maka ditunda,” tuturnya

Mengenai penyebab ketidakhadiran 33 anggota DPRD yang lain, Bambang Irawan mengatakan sangat beragam. “ Dua anggota FPDIP sedang mengikuti kegiatan partai. Untuk fraksi lain akan kami komunikasikan dengan pimpinan fraksi, terkait ketidakhadiran,’ ungkapnya.

Dia mengatakan setelah dilakukan penundaan, rencananaya agenda tersebut akan dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis (17 Oktober 2019) mendatang. Pihaknya akan melakukan komunikasi dengan  pimpinan dewan dan pimpinan fraksi agar ke depan tidak ada lagi penundaan.

“Kita akan mantapkan komunikasi. 45 anggota dewan ini kan sebagian masih baru makanya kita perlu berdikusi,” ungkapnya.

Penundaan penyerahan KUA PPAS tersebut menurut Bambang Irawan tidak akan mempengaruhi proses penetapan APBD tahun 2020. Diungkapkan, Kabupaten Purbalingga memiliki tradisi penetapan APBD tepat waktu.

“Ini baru KUA PPAS belum ke RAPBD. Soal adanya dinamika politik karena belum kuorum merupakan hal yang wajar di lembaga politik. Namun saya optimistis ke depan semuanya akan menjadi lancar,’ tuturnya.

Dia menjelaskan, secara prinsip seharusnya perdebatan dan pembahasan berbagai hal terkait KUA PPAS bisa dilakukan setelah diserahkan ke DPRD.   Nantinya KUA PPAS akan dimatangkan lagi di tingkat komisi.  Selain itu juga akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD.

“Badan Musyawraha (Bamus) juga telah menjadwalkan penandatangan nota kesepahaman KUA PPAS RAPBD Tahun 2020 antara eksekutif dan legislatif akan dilakukan pada rapat paripurna Kamis (31/10) mendatang,’ imbuhnya.

 

 

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!