Guru PNS di Purbalingga Dukung Perjuangan Guru Honorer

By: On: Dibaca: 47,094x
Guru PNS di Purbalingga Dukung Perjuangan Guru Honorer

Payung hukum pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 kini sudah diganti oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tahapan tes untuk menjadi abdi negara.

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Dindikbud Korwil Kecamatan Pengadegan, Sugondo mengemukakan, batasan usia 35 tahun bagi pendaftar dalam sistem penerimaan CPNS tahun 2018 ini yang menjadi persoalan. Banyak pihak, utamanya tenaga guru honorer, mendesak agar aturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS segera direvisi.

“Kami mendukung perjuangan teman-teman guru honorer. Kami serahkan sepenuhnya urusan ini kepada pemerintah. Untuk teman-teman guru honorer di Kecamatan Pengadegan, Saya mengimbau untuk tetap melaksanakan pengabdiannya mendidik siswa dan tidak meninggalkan ruang kelas. Kemuliaan jiwa pendidik menjadi cahaya dan harapan bagi masa depan anak bangsa,”ungkap Sugondo saat dihubungi cyber media lintas24.com, Selasa (23 Oktober 2018)

Hal senada diungkapkan Mahmud Fauzi, Kepala SD Negeri 1 Kedungmenjangan. Guru atau pendidik mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup berat, sehingga menjadi guru bukanlah profesi yang sembarangan, ditangan merekalah masa depan anak didik dipertaruhkan. Mereka adalah orang yang memberi pengetahuan kepada anak didiknya.

“Alhamdulilah disekolah kami tak ada yang mogok mengajar, para guru honorer sudah menyadari arti hakiki profesi guru. Menjadi guru harus ikhlas mengajarkan ilmu dengan penuh kasih sayang dan cinta serta selalu sabar dalam membimbing,”ungkapnya

Kepala SD Negeri 1 Purbalingga Lor, Hartati juga sependapat dengan Mahmud. Ia meminta teman-teman para guru honorer menghindari aksi yang akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sebab, selain merugikan para siswa, mogok belajar tersebut juga akan mengurangi profesionalisme para guru honorer tersebut.

“Disini, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal. Saya sebagai Kepala Sekolah terus memberikan motivasi kepada teman-teman guru honorer dan terus mengingatkan tugas mulia seorang pendidik,”ungkapnya

Kepala SD Negeri 3 Cipaku, Bambang Sadono Priadi mengemukakan, Pemerintah harus segera mencarikan jalan keluar dari persoalan ini. Pada dasarnya, pemerintah harus membuat regulasi untuk memperhatikan nasib para guru honorer.

“Sekolah kami lancar, teman-teman guru honorer mengajar semua. Semoga, teman-teman guru honorer diseluruh Indonesia tidak mogok. Jangan mogok gitu, karena kalau mogok mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa dan tidak baik untuk keberlangsungan pendidikan,”ungkapnya

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!