Gara-gara Praperadilan, Proses Peradilan Pidana Semakin Panjang

By: On: Dibaca: 73,797x
Gara-gara Praperadilan, Proses Peradilan Pidana Semakin Panjang

Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dari yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Rivai Kusumanegara menilai dampak negatif dari putusan MK ini adalah proses peradilan pidana semakin panjang dan bertentangan dengan asas peradillan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

“Praperadilan menjadi ‘peradilan keempat’ yang bisa memeriksa pokok perkara selain pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ini yang membuat peradilan pidana menjadi panjang,” kata dia.

Menurut Rivai, putusan MK yang memperluas obyek peradilan membuat perkara di pengadilan menumpuk karena terbukanya upaya hukum “baru” pascaputusan MK. Padahal, katanya persoalan tunggakan perkara masih menjadi perhatian lembaga yudikatif.

“Baru-baru ini MA bekeberatan menangani sengketa pilkada yang dialihkan dari MK yang kiranya semakin membebani lembaga yudikatif terlebih diperiksa secara serentak di seluruh tanah air,” katanya.

Rivai juga menilai putusan MK telah membuat terbaginya konsentrasi penyidik dalam menuntaskan kasus-kasus pidana karena setiap waktu dapat digugat di praperadilan. Bahkan penyidikan yang baru berlangsung dua minggu dapat di praperadilan.

“Dikhawatirkan beban ini akan menurunkan kinerja penyidik untuk menuntaskan kasus-kasus pidana yang selalu selangkah lebih maju baik dari segi kuantitas dan kualitas,” tandasnya.

Lebih lanjut, Rivai menuturkan mekanisme penelitian berkas pidana oleh Jaksa dapat terdegradasi dan klimaks menimbulkan persoalan hukum. Pasalnya, penyidikan yang telah P-21 namun bisa saja oleh putusan praperadillan dihentikan penyidikannya.

“Praperadilan juga belum menyentuh upaya paksa, seperti pemasangan police line, cekal atau pemblokiran rekening, atau hak atas tanah yang juga seringkali merugikan pencari keadilan,” pungkasnya.

Rivai mengakui ada dampak positif dari putusan MK yang memperluas praperadilan. Dampak positif tersebut, katanya adalah tersangka yang terkatung-katung nasibnya tanpa batasan waktu yang jelas dapat meminta dihentikan penyidikannya.

“Kami sebenarnya merekomendasikan agar segera disahkan RUU KUHAP yang sebenarnya telah menjawab segala persoalan-persoalan tadi secara sistematis dan komprehensif serta dalamcriminal justice sytem yang berimbang,” terang Rivai.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!