by

FSGI: Jangan Geser Tahun Ajaran Baru dan Tetap Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh

-Pendidikan, Update-dibaca 9.06Rb kali | Dibagikan 71 Kali

Opsi memperpanjang metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah pilihan terbaik. Hal itu harus dilakukan jika penyebaran Covid-19 di sebuah daerah masih tinggi. Namun, tak perlu ada penggeseran Tahun Ajaran 2020/2021.

“Tahun ajaran baru tetap dimulai pertengahan Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya pembelajaran dilaksanakan masih dengan metode PJJ,” Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) FSGI,Satriwan Salim,

Ia mengatakan, untuk memastikan kondisi benar-benar aman, opsi memperpanjang PJJ bisa dilakukan satu semester ke depan hingga akhir Desember atau setidaknya sampai pertengahan semester ganjil (akhir September). Ia mencontohkan yang terjadi di sejumlah negara setelah dibukanya kembali aktivitas belajar di sekolah.

“Ada fakta di sejumlah negara yang menunjukkan perkembangan ancaman penyebaran Covid-19 Gelombang ke-2. Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orangtua, dan guru,” tuturnya.

Ia mengatakan, memulai tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dan membuka kembali sekolah adalah dua hal berbeda.

“Usulan agar tahun ajaran baru diundur ke Januari 2021 akan berisiko dan berdampak besar terhadap: sistem pendidikan nasional, eksistensi sekolah swasta, pendapatan/kesejahteraan guru swasta, psikologis siswa, dan sinkronisasi dengan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri,” ujar Satriwan.

Menurutnya, Kemendikbud dan Kemenag harus melakukan evaluasi pelaksanaan PJJ termasuk tindak lanjut desain kurikulum darurat dari Kemdikbud.

“Kami mengapresiasi Kemenag dalam hal ini yang sudah membuat desain kurikulum darurat selama krisis pandemi,” tuturnya.

Sementara itu, Fahriza Tanjung Wasekjen FSGI, mengingatkan, perlunya perbaikan terkait komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini penting dilakukan, sebab pemerintah daerah adalah yang paling memahami daerah tersebut. Maka kami mendukung pernyataan Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19 terkait mana wilayah yang benar-benar zona hijau dan yang tidak,” ujar Fahriza.

Ia mencontohkan yang terjadi di Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi baru-baru ini sudah menetapkan pertengahan Juli nanti sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali. Sementara, pemerintah pusat belum memutuskan dan dipastikan menimbulkan kebingungan di kalangan siswa, guru, dan orangtua.

“Jika sekolah akan kembali dibuka,  Dinas Pendidikan dan sekolah harus menyiapkan sarana kesehatan pendukung seperti hand sanitizer di setiap ruangan, sabun cuci tangan, perbanyak keran cuci tangan, semua warga sekolah wajib mengenakan masker, penyediaan APD di UKS/klinik sekolah, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kemdikbud juga disarankan membuat Pedoman Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dikombinasikan dengan protokol kesehatan. Kemudian penilaian kenaikan kelas sebaiknya dilakukan berdasarkan akumulasi proses pembelajaran selama 1 semester, penilaian sebelum pandemi maupun setelah pandemi saat pembelajaran jarak jauh.

“Dalam membuat format Penilaian Akhir Tahun (PAT), dinas pendidikan dan sekolah diminta mempertimbangkan mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai,” tuturnya.

Comment

Berita Lainnya