Enam Fraksi Dukung Pencabutan Satu Raperda Prakarsa

By: On: Dibaca: dibaca 5.59Rbx
Enam Fraksi Dukung Pencabutan Satu Raperda Prakarsa

 

 

Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Purbalingga mendukung tanggapan Bupati Tasdi yang mengusulkan agar Raperda Prakarsa tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dicabut. Sikap tersebut mengemuka dalam jawaban fraksi dalam rapat paripurna, Sabtu (25 November 2017).

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) melalui juru bicara Munji Wibowo menyatakan fraksinya secara tegas mendukung sikap bupati. Menurutnya substansi Raperda yang dimaksud telah termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Mendasari ketentuan tersebut maka substansi yang diatur dalam Raperda terebut pada hakekatnya peraturan baku yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Tidak ada amanat kepada Pemerintag Daerah untuk menyusun Raperda yang dimaksud,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraki Partai Golkar (FPG) Agus Mushodiq dalam pandangan umumnya. Selanjutnya Ketua Fraksi Gerindra Wachyono mengatakan pihaknya sepakat dengan usulan bupati. Namun tidak dilanjutkannya pembahasan Raperda itu tetap dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Purbalingga.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Cahyo Susilo dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan pihaknya sepakat ddengan pendapat bupati. Fraksinya mendorong agar perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pembangunan terpadu dilakukan dengan menggunakan E-Planning dan E-Budgeting bisa terealisir. “Sehingga pembangunan di Purbalingga bisa memuaskan semua pihak,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional  (FAN) dan Fraksi Gabungan. Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui ketua fraksi Siti Mutmainah mengatakan Raperda tersebut  sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa Kabupaten di Jateng dan di Jabar. Menurutnya dengan adanya Raperda tersebut akan terjalin komunikasi antar kelembagaan daerah.

Seperti diberitakan,  DPRD Kabupaten Purbalingga telah melakukan  penyusunan lima Raperda Prakarsa. Masing-masing Raperda Larangan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Raperda Metrologi Lokal, Raperda Penanggulangan HIV/AIDs, dan RaperdaPenataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga Tasdi mengusulkan agar satu Raperda Prakarsa yaitu Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dicabut. Menurut bupati Raperda tersebut tidak perlu dibahas lebih lanjut.

“Karena substansi yang diatur dalam Raperda itu pada hakekatnya merupakan peraturan baku yang sudah diatur oleh pemerintah pusat,” kata bupati saat menyampaikan pendapat terkait lima Raperda Prakarsa dalam rapat paripurna dewan, Jumat (24 November 2017).

Ketua DPRD Tongat mengatakan dengan adanya penolakan dari sejumlah fraksi terkait satu Raperda Prakarsa tersebut, kelanjutannya akan dibahas di Komisi I yang mengusulkannya. Jika melihat sikap dari fraksi kemungkinan Raperda tersebut akan dicabut. (mahendra yudhi krisnha)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!