Menu
Media Online Terpercaya

Dua ASN Purbalingga dan Satu Karyawan SPBU Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 870 Juta di Dinas Lingkungan Hidup

  • Share

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga menetapkan tiga tersangka, kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk nilai kerugian negara dari  Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Purbalingga tahun 2017-2018 ada kenaikan yang pada hitungan sementara Rp 600 juta, menjadi sekitar 870 juta, mendekati satu miliar.

Kasi Pidsus Kejari Purbalingga, Mayer Volmar Simanjuntak menyampaikan, terhadap para tersangka, Kejari Purbalingga menyangkakan pasal 2, pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, Pasal 8 UU Tipikor terkait penggelapan uang yang dalam kekuasaan jabatannya, dan pasal 9 UU Tipikor terkait pemalsuan dokumen-dokumen terkait dengan pembuktian keuangan.

“Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” katanya di kantor Kejari Purbalingga, Rabu (4 November 2020).

Mayer Volmar Simanjuntak menegaskan, meski sudah penetapan tersangka, namun kasus ini belum final. Puluhan saksi telah diperiksa. Dari awalnya berjumlah 35, kini saksi dalam kasus ini bertambah menjadi 46 orang. Pihaknya, saat ini menetapkan, tiga tersangka yaitu CK dan M merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan SK merupakan karyawan SPBU. Setelah sekitar satu bulan melakukan penyidikan, dan terkumpul barang bukti ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

“Tiga orang ditetapkan tersangka, dua ASN dan satu karyawan SPBU. Langsung ditahan Rutan Purbalingga,” kata Mayer,

Dua ASN itu, lanjut Mayer, CK selaku Kasi Pengelolaan Sampah dan PPTK. M sebagai staf PPTK merangkap sebagai bendahara penerimaan yang mengurusi retribusi pelanggan sampah. Sedangkan SK itu karyawan di SPBU.

Mengenai peran dari tiga tersangka, mereka berperan sesuai tupoksinya. Tersangka SK kapasitasnya sebagai pihak yang menerima pembayaran. Tapi pembayaran tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk membeli BBM dan dikembalikan lagi.

“Seharusnya uang diterima sebagai pembayaran BBM, tapi uang itu dikembalikan lagi pada pihak-pihak itu, dan dipersalahgunakan,” katanya.

Modus lainnya adalah dengan membuat LPJ tidak sesuai realita. LPJ yang dibuat lebih besar nilainya yang menjadikan selisih pembayaran. Namun, ketika diakumulasi selama dua tahun anggaran terlihat jumlah sampai Rp 870 juta.

“Satu modus lagi, dalam penyetoran retribusi kegiatan persampahan yang tidak disetor seluruhnya kas daerah. Kalau sesuai ketentuan seluruh retribusi yang diterima disetor ke kas daerah tapi tidak disetor seluruhnya.Yang jelas uang berputar di antara mereka bertiga itu, alurnya. Ada yang dimanfaatkan untuk pribadi,” jelasnya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *