DPRD Purbalingga Kritisi Empat Raperda Desa

By: On: Dibaca: 97,266x
DPRD Purbalingga Kritisi Empat Raperda Desa

DPRD Purbalingga

DPRD Kabupaten Purbalingga mengkritisi empat Raperda tentang Desa yang telah diserahkan oleh eksekutif. Masing-masing Raperda tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Raperda Tata Cara Pencalonan,  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. “Seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya,” kata Ketua DPRD Tongat SH, Senin (9/11).

Dia menyampaikan salah satu persoalan yang dikrititi antara lain mengenai peningkatan kapasitas Kades. Pasalnya dalam Raperda tentang Desa, peran Kades sangat dominant. Termasuk diantaranya kewjaiban untuk membuat laporan pelaksanaan anggaran setiap tahun. “Sejumlah fraksi menanyakan apakah sudah ada semacam pelatihan atau Bintek untuk itu,” ungkapnya.

Selanjutnya Perda tersebut juga mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan secara serentak. Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten. Dewan juga menanyakan apakah alokasi anggaran Pilkades sudah dimasukkan di RAPBD tahun 2016. “Saat ini sejumlah desa mengalami kekosongan jabatan kades, maka tahun depan sudah harus dilaksanakan Pilkades,” ungkapnya.

Terkait keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika mengacu aturan yang baru yaitu UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, jumlah anggota BPD adalah  minimal lima orang dan maksimal sembilan orang.  Sementara saat ini jumlah anggota BPD mengacu aturan lama berjumlah 11 orang. “Sejumlah fraksi menanyakan bagaimana dengan keanggotaan BPD saat ini yang masih menggunakan aturan lama, jumlah anggotanya 11 orang,” lanjutnya.

Dewan juga mempertanyakan mengenai kekosongan jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) di 224 desa. Bagaimana langkah yang dilakukan Pemkab untuk mengisi kekosongan jabatan Sekdes tersebut.  Menanggapi pertanyaan dari dewan, Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah pelatihan kepada kades. “Kami memahami mengenai tugas kades jika mengacu aturan yang baru,’ ungkapnya.

Pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2016. Pelaksanaan Pilkades serentak juga dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Kades di sejumlah desa. Mengenai jumlah anggota BPD, Budi menyampaikan penerapan jumlah anggota BPD sesuai aturan yang baru akan menunggu masa jabatan BPD lama selesai.

“Soal masih banyaknya desa yang tidak memiliki Sekdes,  saat ini telah diisi oleh perangkat desa yang diangkat oleh Kades.  Mengenai pengisian jabatan Sekdes definitive masih menunggu Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!