by

DPR RI Tidak Setuju Sekolah Tatap Muka Langsung Dimulai 13 Juli 2020

-Pendidikan, Update-dibaca 5.47Rb kali | Dibagikan 27 Kali

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak setuju dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberlakukan proses belajar tatap muka langsung mulai tanggal 13 Juli 2020 untuk SMP dan SMA sederajat. Meski itu hanya akan diberlakukan di daerah zona hijau dengan beberapa persyaratan ketat.

Anggota komisi X DPR RI, AS Sukawijaya mengatakan, sebelumnya Komisi X DPR RI telah sepakat agar proses belajar mengajar dari TK sampai SMA pada awal tahun baru tahun 2020/2021 tetap dilakukan secara daring atau online.

“Jadi soal (dimulai tanggal 13 Juli) itu hanya uji coba di beberapa daerah dan belum berlaku secara nasional. Komisi X DPR RI sepakat, belajar tatap muka langsung dimulai tahun depan (tahun 2021),” kata AS Sukawijaya atau yang akrap dipanggil Yoyok

Yoyok mengungkapkan, dirinya secara pribadi juga tidak setuju, sekolah tatap muka langsung ada yang dimulai 13 Juli 2020. Karena memang kondisinya belum memungkinkan. Apalagi, pasien positif covid 19 juga masih tinggi, bahkan di sejumlah daerah masih terus bertambah.

“Kita tidak ingin lembaga pendidikan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Karena sekolah dengan sistem tatap muka langsung potensinya besar,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Yoyok mengatakan keputusan agar sekolah tetap menggunakan sistem daring atau online adalah yang tepat pada saat ini. Apalagi, pihak sekolah dinilai belum siap menerapkan protokol kesehatan. Pihak sekolah juga belum bisa menyediakan alat-alat kesehatan untuk menyokong proses kegiatan belajar di sekolah.

“Kenyataan di lapangan, banyak sekolah yang tak siap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, banyak faktornya ketidakmampuan untuk melakukan pengadaan alat-alat kesehatannya,” kata Yoyok.

Tidak hanya pihak sekolah, CEO PSIS ini menilai pihak orang tua juga banyak yang belum siap untuk melindungi anak dari virus corona. Menurutnya banyak orang tua siswa yang bahkan tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah.

“Jadi kesiapan ada di dua belah pihak, kesiapan sekolah yang tidak bisa adakan protokol kesehatan, kedua ketidaksiapan orang tua siswa,” ujarnya.

Disisi lain, mantan ketua Komisi E DPRD Jateng ini meminta agar Kemendikbud melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang telah berlangsung selama ini.

“Kemarin banyak yang mengeluhkan proses belajar jarak jauh. Pemerintah harus melakukan evaluasi agar ke depan, bisa berjalan dengan lebih baik,” katanya.

 

 

Comment

Berita Lainnya