DPR Perlu Siapkan Hukum Acara Praperadilan

By: On: Dibaca: dibaca 78.11Rbx
DPR Perlu Siapkan Hukum Acara Praperadilan

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Masyarakat untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mendesak pemerintah dan DPR untuk menyiapkan hukum acara praperadilan.

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan.

Sebagaimana diketahui dalam putusan MK ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah sah menjadi objek praperadilan. Putusan ini telah memperluas objek Praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Desakan kepada pemerintah dan DPR RI ini disampaikan salah satu anggota koalisi KuHAP yang juga menjadi Direktur Eksekutif Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Supriyadi Eddyono di acara diskusi yang bertajuk “Wajah Baru Praperadilan Pasca Putusan MK” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Jumat (8/5).

Hadir juga sebagai pembicara Ketua PBH Peradi Rivai Kusumanegara dan Direktur PBHI  Totok Yulianto.

“Kami mendesak Pemerintah dan DPR segera menyiapkan perangkat hukum acara Praperadilan dalam bentuk UU,” ujar Supriyadi dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, perangkat hukum tersebut dapat memastikan pelaksanaan proses persidangan praperadilan secara fair dan akuntabel, sekaligus dapat berjalan efektif. Pasalnya, pasca putusan MK ini  akan banyak gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Kami juga dorong pemerintah dan DPR untuk segera merespon perubahan hukum yang sudah terjadi terkait dengan hukum acara pidana, untuk dijadikan masukan terhadap perumusan Rancangan KUHAP yang lebih baik, khususnya terkait kontrol terhadap upaya paksa,” katanya.

Supriyadi juga mengharapkan semua penegak hukum termasuk polisi, jaksa dan hakim tidak ada lagi memiliki  perbedaan persepsi terkait dengan objek praperadilan karena sudah merupakan hukum positif berdasarkan putusan MK.

Dengan adanya putusan MK yang memperluas objek Praperadilan, lanjutnya maka diharapkan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau pihak lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana dapat semakin terlindungi.

“Hal mana sebetulnya, policy tersebut sudah termasuk dalam ketentuan RUU KUHAP yang tengah dibawah oleh DPR,” tuturnya.

“Dengan memunculkan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), hampir semua upaya paksa dapat diperiksa oleh HPP untuk menilai apakah tindakan tersebut sudah dilakukan dengan akuntabel oleh penyidik,” tambah Supriyadi.

Supriyado juga mengungkapkan jika ditelisik lebih dalam, polemik yang terjadi, tidak sepenuhnya karena Hakim Sarpin telah melegalkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Hakim Sarpin, katanya  juga telah “berani” masuk ke pokok perkara, sehingga melalui putusannya “seolah-olah” perkara korupsi yang dituduhkan KPK juga berakhir.

“Apa lacur, melalui putusan a quo, KPK dianggap tidak berwenang lagi memeriksa perkara Komjen Pol Budi Gunawan, sehingga harus mengirimkan berkas perkara untuk ditangani lembaga lain,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan praperadilan secara historis dan filosofis dibentuk guna memberikan pengawan dan kontrol terhadap kewenangan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

“Lebih medasar, Praperadilan dibentuk dengan tujuan melindungi hak asasi manusia. Namun, seiring perjalanan perkembangan hukum, fungsi Praperadilan tersebut tidak terwujud,” pungkasnya

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!