by

DPC PKB Purbalingga Wajibkan Anggota Fraksi Dirikan Sanggar Belajar dan Sediakan Wifi Gratis Untuk Ringankan PJJ Siswa

-Pendidikan, Peristiwa-dibaca 7.70Rb kali | Dibagikan 48 Kali

Di tengah kesulitan seperti  ini, masyarakat harus saling bahu-membahu menolong sesama. Para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendirikan Sanggar Belajar. Hal ini dilakukan sebagai respon atas inisiatif yang disampaikan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Inspirator Gerakan Bangkit Belajar (GBB).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Purbalingga, Miswanto menuturkan, pihaknya saat ini mewajibkan kepada semua anggota fraksi partai untuk mendirikan sanggar belajar di rumahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk permudah Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ) yang diterapkan saat ini.

“Diwajibkan semua anggota fraksi untuk mendirikan Sanggar Belajar di rumah masing-masing. Untuk pengurus PAC juga diimbau mendirikan sanggar belajar,” ungkapnya kepada siber lintas24.com, Senin (31 Agustus 2020).

Ia menjelaskan, tujuan didirikannya Sanggar Belajar untuk memfasilitasi siswa-siswa Sekolah Dasar, Madarsah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah yang kekurangan fasilitas, terutama kendala tidak memiliki WiFi dan perangkat gawai. Waktu belajar yang didapat di Sanggar Belajar pun berbeda-beda, ada jadwal pagi sampai siang, sore, hingga malam hari. Tergantung dari kesiapan tiap Sanggar Belajar.

WiFi kami fasilitasi gratis. Nanti terdapat fasilitas berupa laptop, meskipun terbatas. Juga ada android, meskipun terbatas.  Selain itu juga ada pemandunya di situ seperti temen-teman Mahasiswa yang masih tinggal di Purbalingga karena kampusnya harus lockdown, hingga relawan guru,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai pembelajaran daring, Miswanto menjelaskan, bahwa sistem pembelajaran tersebut bagaikan pisau bermata dua, memiliki sisi positif dan negatif dalam penerapannya di lapangan.

“Positifnya orang tua jadi ikut belajar, siswa jadi kenal teknologi. Negatifnya, selain belajar daring, siswa jadi buka-buka situs lainnya di intenet jika tidak terkontrol. Ada keharusan memiliki gawai, padahal tidak semua memilikinya. Itu kekurangannya, mestinya negara dan pemerintah memfasilitasi hal tersebut,” pungkasnya.

Editor : Rizky Riawan Nursatria

Comment

Berita Lainnya