Dies Natalis ke-52 PIKI, Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa

By: On: Dibaca: dibaca 121.40Rbx
Dies Natalis ke-52 PIKI,  Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa

piki

 

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) menggelar dies natalis ke-52 PIKI, di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (19/12).

Dies natalis ke-52 PIKI sekaligus dimanfaatkan untuk merayakan Natal Bersama 2015 dengan tema “Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa” dari Kitab Amsal 14:34.

Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro mengajak kalangan intelektual kristen berpikir konstruktif dan kritis menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kini dihadapi bangsa Indonesia.

Baktinendra mengakui berbagai aksi kekerasan yang mengekang umat Kristiani beribadah, kekerasan terhadap kaum perempuan, ditambah instabilitas politik yang dihadapi negeri berpenduduk 250 juta jiwa ini, tidak hanya membuat rakyat gemas, tetapi sekaligus juga kesal.

“Kita semua boleh kesal menyaksikan persoalan demi persoalan bermunculan sehingga membuat kita gemas. Tapi, kita tidak boleh kehilangan akal sehat menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Baktinendra pada upacara

Baktinendra optimistis semangat Natal 2015 dan dies natalis ke-52 PIKI untuk meninggikan derajat bangsa akan menginspirasikan rakyat Indonesia memaknai dinamika kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan, dalam situasi yang kurang kondusif ini kebersamaan sebagai satu bangsa tetap terjalin erat.

“Kita harus terpanggil untuk ikut mengkritisi persoalan bangsa berlandaskan semangat membarui. Dalam semangat konstruktif, kita mencarikan solusi agar bangsa ini tidak kehilangan arah untuk memacu kemajuannya di masa datang,” katanya.

Disebutkan, memasuki usianya ke-52, PIKI berada pada realitas kebangsaan Indonesia yang terus-menerus diuji keutuhannya. Sebagai negara berdaulat, Indonesia kini menghadapi banyak persoalan, di antaranya ancaman menjadi negara gagal akibat tekanan demografi dan konflik sosial yang berkembang.

“Situasi terjadi akibat belum sinkronnya prestasi demokratisasi dengan kesejahteraan rakyat yang terus menerus meningkat,” katanya.

Dia menyebutkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, di antaranya kekerasan di Papua, kekerasan atas perempuan dan anak, kekerasan dalam kasus negara yang absen di Tolikara, Singkil-Aceh, dan GKI Bapos Yasmin.

“Monopoli kekerasan dan pemaksaan yang seharusnya dimiliki oleh negara berdasarkan hukum, justru sering kali terkesan telah terdistribusi ke banyak kelompok masyarakat,” kata Baktinendra

Hadir pada kesempatan itu, Menkumham Yasonna Laoly, Dewan Penasihat Partai Gerindra Hasjim Djojohadikusumo, pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan utusan lembaga keumatan Kristen.

.

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!