Dewan Pengupahan Ubah Usulan UMK Wilayah Kota Jadi Rp 1,7 Juta

By: On: Dibaca: dibaca 276.55Rbx
Dewan Pengupahan Ubah Usulan UMK Wilayah Kota Jadi Rp 1,7 Juta

CILACAP Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap akhirnya mengubah angka usulan upah minimum kabupaten (UMK) untuk wilayah kota, Rabu (1/10), menjadi Rp 1.721.257.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dalam rapat Dewan Pengupahan sebelumnya pada Senin (28/9) lalu. Dalam kesepakatan dewan pengupahan tersebut, untuk kebutuhan hidup layak (KHL) Cilacap kota Rp 1.517.992, KHL wilayah barat Rp 1.450.450, dan KHL wilayah timur Rp 1.467.040. Angka ini merupakan prediksi KHL pada Desember tahun 2015.

Andi Prasojo, perwakilan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kamis (1/10) mengatakan, kenaikan tersebut memasukkan unsur nilai kemungkinan inflasi di tahun 2016.

Dia mengatakan, prediksi tahun 2016 sudah terasa gejolak politik dan persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pasti nantinya akan berpengaruh pada kenaikan harga bahan-bahan pokok, tuturnya. Sehingga pekerja mendorong kenaikan yang cukup besar untuk mengantisipasi lonjakan harga.

Kita juga akan terus mengawal kenaikan UMK ini karena belum puas, tuturnya.
Sebab, permintaan awal pekerja nominal UMK 2016 kepada Bupati Cilacap sebesar Rp 2 juta.

Sementara, untuk tahun 2017 tetap berupaya mendongkrak UMK.

Andi mengungkapkan, alasan prediksi hingga tahun 2017 karena nantinya di Cilacap akan ada penyatuan rayonisasi, baik Cilacap kota, barat, dan timur.

Dari Pemkab akan mengeluarkan formulasi UMK seperti apa, dan dari pekerja juga seperti apa untuk mensinkronkan keduanya, terangnya.

Menurut Andi, angka Rp 1,7 juta ini belum memenuhi keinginan dari para pekerja yang meminta Rp 2 juta. Namun, pihaknya akan terus berusaha, dan jika pada tahun 2017 akan adanya penyatuan UMK maka akan mempunyai formula khusus penyatuan upah.

Dengan adanya angka yang akan diusulkan ini, perwakilan pekerja akan tetap mengawal usulan mulai diserahkan ke Bupati Cilacap sampai nanti ke Gubernur Jawa Tengah. Kita akan tetap mengawal dan memantau agar angka ini sesuai dengan persetujuan, katanya.

Dia juga meminta kepada para pekerja, dengan kenaikan upah yang signifikan, pekerja meningkatkan kinerjanya. Sehingga memberikan timbal balik yang sepadan kepada perusahaan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap Kosasih melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Waris Winardi mengatakan, perubahan ini dikarenakan adanya perwakilan pekerja yang belum menyetujui usulan UMK.

Pertimbangannya, semua diusulkan 100 persen KHL. Padahal, di tahun 2015 lalu untuk wilayah kota sudah 100,04 persen KHL. Kalau tahun ini jadi 100 persen KHL, maka akan ada penurunan 0,4 persen, kata Waris yang juga anggota dewan pengupahan itu, Kamis (1/10).

Perhitungan kenaikan ini dilakukan dengan formulasi yang ditetapkan ditambah dengan mempertimbangkan kenaikan harga di tahun 2016, yakni sekitar 7 persen.

Angka usulan tersebut akan segera dikonsep untuk pengantar ke Bupati Cilacap sebelum diajukan ke gubernur. Kita juga akan tetap memberi masukan kepada bupati sebagai pertimbangan untuk menentukan UMK di Cilacap. Walau Bupati memiliki kewenangan untuk menaikkan atau menurunkannya, katanya. (estanto)

No Responses

Leave a Reply

error: Content is protected !!